Kutai Timur
Meski Anggaran Terkoreksi, Mahyunadi Pastikan 50 Program Prioritas Kutim Tetap Berjalan
SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengawali tahun anggaran 2026 dengan tantangan besar. Penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategi. Meski demikian, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa komitmen pembangunan tidak akan luntur, terutama terkait 50 program prioritas yang telah dicanangkan.
Mahyunadi mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut kecermatan ekstra. Ia menyebut fenomena "kurang salur" atau keterlambatan transfer dana dari Pemerintah Pusat menjadi salah satu faktor utama yang menekan ruang gerak keuangan daerah.
“Disalurkannya entah kapan. Sama dengan yang lalu-lalu, kita berapa kali kurang salur. Bisa jadi baru tahun selanjutnya, atau bahkan dua tahun setelahnya baru disalurkan,” ujar Mahyunadi secara blak-blakan. saat ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (26/1/2026).
Menghadapi situasi ini, kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi memilih langkah realistis namun tetap optimis. Yakni dengan Langkah efisiensi besar-besaran atau yang ia sebut sebagai tindakan "kencangkan ikat pinggang" akan segera diterapkan pada pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak.
Tujuannya jelas yakni memastikan 50 program prioritas yang menjadi janji politik kepada masyarakat tetap mendapatkan porsi pendanaan yang cukup. Program-program ini dipandang sebagai poros utama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan publik.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus melakukan tindakan ikat pinggang. Tapi, pembangunan harus jalan terus. Semua (50 program) harus berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada yang terlambat, tapi semua harus jalan,” tegas Wabup.
Mahyunadi juga meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk tidak kehilangan daya gerak. Meski transisi perencanaan ke pelaksanaan mungkin tidak selancar periode sebelumnya saat anggaran masih melimpah, ia menekankan bahwa keterlambatan teknis bukan berarti pembatalan program.
Kini, fokus utama Pemkab Kutim adalah melakukan pengawasan ketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata. Dengan skala prioritas yang diperketat, pemerintah berharap roda pembangunan tetap berputar meski dalam laju yang harus disesuaikan dengan ketersediaan napas keuangan daerah.
Penulis: Bonar
Editor: Yoghy Irfan
