Utama
Pemprov Kaltim Tutup Jembatan Mahulu Pengolongan Jembatan Mahulu Ditutup 
Tabrakan Tongkang Ketiga, Pemprov Kaltim Tutup Jembatan Mahulu dan Gandeng Pelindo Siapkan Kapal Tunda
SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah pengetatan keselamatan menyusul insiden penabrakan Jembatan Mahulu oleh tongkang untuk ketiga kalinya. Pasca kejadian tersebut, aktivitas lalu lintas baik di atas maupun di kolong jembatan ditutup sementara.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinan demi menjamin keamanan masyarakat.
“Setelah insiden itu, kami ditugaskan untuk menutup aktivitas di kolong jembatan maupun di atas jembatan,” kata Ahmad Maslihuddin saat ditemui di Aston Hotel ditengah rapat bersama KSOP dan Pelindo, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, pada 25 Januari 2026 Dishub Kaltim langsung menyurati Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk meminta penutupan lalu lintas pelayaran di bawah jembatan. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti KSOP dengan penerbitan Notice to Mariners.
Namun demikian, Ahmad mengaku belum mengetahui secara pasti hingga kapan penutupan tersebut akan berlaku. Menurutnya, pembukaan kembali aktivitas pelayaran baru dapat dilakukan setelah aspek keselamatan dinyatakan terpenuhi.
“Dalam diskusi dengan Dinas PUPR disampaikan bahwa kondisi dianggap aman apabila sudah tersedia fender, baik permanen maupun sementara. Saat ini fender tersebut belum dibangun,” jelasnya.
Sebagai solusi sementara, hasil rapat lintas instansi memutuskan penyiapan kapal eskort atau kapan tunda oleh PT Pelindo. Dengan pengawalan tersebut, kapal ponton atau tongkang nantinya diperbolehkan melintas dengan pengawasan ketat selama 24 jam.
“Keputusan rapat mengarah pada penggunaan kapal eskort sebagai fender sementara. Rapatnya sudah selesai dan tinggal penyusunan berita acara,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, hingga ada keputusan resmi terkait keamanan struktur jembatan, akses jembatan belum akan dibuka sepenuhnya.
“Kondisinya baik atau rusak, kita belum bisa memastikan. Pemerintah harus mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi demi keselamatan warga Kaltim,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Kaltim masih menunggu hasil kajian teknis dari tim ahli Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dijadwalkan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap struktur jembatan.
Penutupan jembatan tersebut berdampak pada aktivitas angkutan barang. Ahmad mengungkapkan adanya penolakan dan komplain dari pengusaha angkutan, khususnya asosiasi angkutan kontainer.
“Dalam satu minggu ada sekitar seribu kontainer yang melintas. Dampaknya memang besar,” katanya.
Meski demikian, pemerintah meminta pengusaha angkutan untuk mematuhi kebijakan tersebut dengan mengalihkan muatan ke kendaraan yang lebih kecil. Menurut Ahmad, hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pengusaha.
Di sisi lain, Dishub Kaltim masih mengkaji opsi rekayasa lalu lintas. Salah satu opsi adalah penggunaan jembatan kembar di sisi lain, namun rencana tersebut dinilai berisiko menimbulkan kemacetan parah jika diberlakukan dua arah.
“Secara struktur jembatan kembar bisa dilalui kendaraan berat, tapi kalau dibuat dua arah, risikonya macet total. Itu yang masih kami carikan solusinya,” pungkasnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan

