Utama

Debat Gubernur Kaltim  debat rudy mas'ud dan mahasiswa Gubernur Kaltim Mahasiswa Unmul debat mahasiswa unmul 

Ditantang Debat Mahasiswa Unmul, Gubernur Rudi Mas’ud: Saatnya Bekerja, Bukan Berdebat



Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Foto: Selasar/Boy
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Foto: Selasar/Boy

SELASAR.CO, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud akhirnya merespons tantangan debat terbuka yang dilayangkan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul). Respons tersebut disampaikan lebih dari satu bulan setelah aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Gubernur Kaltim.

Melalui unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Unmul, mahasiswa sebelumnya menunggu kesediaan Rudi Mas’ud untuk hadir dalam forum debat terbuka yang mereka gagas.

Menanggapi hal itu, Rudi menilai saat ini bukan momentum yang tepat untuk berdebat, melainkan fokus pada kerja pemerintahan.

“Saat ini bukan waktunya berdebat. Kita harus bekerja, karena wilayah Kaltim luas dengan 10 kabupaten/kota yang membutuhkan perhatian untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi saat ini tengah memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) yang mencakup sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

“Kita masih fokus pada pemenuhan standar pelayanan minimum. Kalau terus berdebat, kapan kita bekerja,” katanya.

Rudi juga menegaskan bahwa debat memiliki momentum tersendiri, seperti dalam masa pemilihan umum. Menurutnya, interaksi dengan mahasiswa lebih tepat dilakukan melalui dialog daripada debat.

“Kalau tidak mendesak, sebaiknya berdialog. Debat itu ada waktunya, misalnya saat pemilu. Kalau dengan mahasiswa, lebih baik dialog,” ujarnya.

Ia pun mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya target yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, Rudi membuka ruang diskusi antara mahasiswa dengan jajaran pemerintah daerah, tidak harus selalu melibatkan kepala daerah secara langsung.

“Kalau ingin berdiskusi, bisa juga dengan sekretaris daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidangnya,” tutupnya.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan

Berita Lainnya