Utama
aksi 21 april demo gubernur kaltim demo kaltim demo di samarinda
Peringatan Kaltim Darurat 214: Gelombang Protes terhadap Kebijakan Pemprov Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda – Gelombang protes terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menguat. Jagat media sosial di Bumi Etam kini diramaikan dengan unggahan tulisan “Kaltim Darurat 214” berlatar hitam, sebuah sinyal kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Gerakan digital ini merupakan pemantik bagi terbentuknya Aliansi Rakyat Kaltim, gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengklaim akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada 21 April 2026 mendatang.
Ketidakpuasan warga dilaporkan berakar dari kebijakan eksekutif yang dinilai jauh dari keberpihakan pada rakyat. Tak hanya menyasar gubernur, aliansi ini juga melontarkan kritik tajam terhadap DPRD Kalimantan Timur yang dianggap gagal menjalankan fungsi kontrol dan membiarkan kebijakan pemerintah melenggang tanpa evaluasi kritis.
Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Rakyat Kaltim, Faturahman, menyatakan antusiasme masyarakat untuk bergabung dalam aksi terus meningkat. Ia memprediksi jumlah massa akan mencapai ribuan orang.
Berita Terkait
“Aliansi Rakyat Kaltim terbentuk atas ketakutan, penderitaan, dan kesengsaraan yang dirasakan masyarakat. Kami yakin jika tidak ada perlawanan, maka dominasi kekuasaan saat ini akan terus merajalela tanpa kontrol,” ujar Faturahman, Sabtu (18/4/2026).
Dalam aksinya nanti, aliansi membawa sejumlah tuntutan substansial, di antaranya:
• Evaluasi Menyeluruh: Menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran, sumber daya alam (SDA), dan pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
• Pemberantasan KKN: Mendesak pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh lini birokrasi tanpa tebang pilih, terutama dalam proses perizinan dan pengadaan.
• Optimalisasi Fungsi DPRD: Mendesak legislatif untuk bertindak independen dan berani mengambil langkah konstitusional tegas terhadap indikasi pelanggaran kebijakan oleh pemerintah provinsi.
Gerakan ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan penguatan sistem pengawasan agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga, bukan kepentingan segelintir elite.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
