Islam, Geopolitik, dan Energi Kalimantan Timur

46 menit yang lalu

Aji Cahyono, Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies (Konsentrasi Kajian Timur Tengah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence

Kalimantan Timur sedang mengalami perubahan posisi yang fundamental dalam struktur Indonesia, dari wilayah yang selama puluhan tahun dikenal terutama sebagai lumbung sumber daya alam menuju salah satu pusat strategis politik, ekonomi, energi, dan pembangunan nasional. Perubahan tersebut menjadi semakin kompleks karena Kaltim tidak hanya menyimpan batu bara, minyak, dan gas dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, berada di sekitar Selat Makassar, terhubung dengan ruang geopolitik Borneo, serta menghadapi tuntutan transisi energi dan keadilan ekologis.

Dalam konteks seperti itu, Islam dapat ditempatkan bukan hanya sebagai identitas keagamaan masyarakat, melainkan sebagai sumber etika untuk membaca hubungan manusia dengan kekuasaan, sumber daya alam, dan lingkungan. Konsep amanah, keadilan atau 'adl, kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau mizan, serta larangan menimbulkan kerusakan atau fasad memberikan kerangka normatif untuk mempertanyakan bagaimana kekayaan energi Kaltim seharusnya dikelola dan untuk siapa manfaat pembangunan tersebut diarahkan.

Secara demografis, Kalimantan Timur bukan ruang sosial yang homogen, sebab Sensus Penduduk 2020 mencatat sekitar 3,77 juta penduduk dengan komposisi masyarakat yang terbentuk oleh keragaman etnis, agama, dan sejarah migrasi. Karena itu, pembicaraan tentang Islam di Kaltim perlu ditempatkan dalam kerangka masyarakat plural, bukan sebagai upaya menjadikan satu tradisi agama sebagai satu-satunya representasi masyarakat provinsi tersebut.

Geografi Menjadi Kekuasaan

Geopolitik Kaltim bermula dari geografi karena provinsi ini berada pada pertemuan ruang daratan Borneo dan ruang maritim Indonesia bagian tengah, dengan Selat Makassar sebagai salah satu koridor strategis yang menghubungkan kawasan tersebut dengan jalur perdagangan dan mobilitas Indo-Pasifik. Posisi tersebut membuat energi Kaltim tidak hanya memiliki nilai ekonomi domestik, tetapi juga mempunyai dimensi strategis karena batu bara, minyak, gas, dan berbagai komoditas lainnya bergerak melalui jaringan pelabuhan dan laut menuju pasar nasional maupun internasional.

Berita Terkait

Memperhebat Tradisi Riset Studi Islam di Kalimantan Timur

Selat Makassar memberi Kaltim arti geopolitik yang lebih luas karena wilayah ini terhubung dengan ALKI II dan jalur pelayaran yang menghubungkan perairan Indonesia bagian utara dengan kawasan Indonesia timur dan Samudra Hindia. Dengan demikian, keamanan energi Kaltim tidak dapat dipisahkan dari keamanan maritim, sebab gangguan terhadap pelabuhan, jalur pelayaran, terminal energi, atau infrastruktur pesisir berpotensi mengganggu rantai pasok energi dan perdagangan.

Geografi tersebut memperoleh dimensi baru setelah pembangunan Ibu Kota Nusantara, sebab ruang yang sebelumnya sangat kuat diasosiasikan dengan ekstraksi sumber daya kini juga menjadi ruang pemerintahan nasional. Otorita IKN menempatkan Nusantara sebagai kota yang dibangun dengan prinsip rendah emisi, termasuk target 100 persen kebutuhan energinya dipenuhi dari energi terbarukan, penghematan energi gedung sebesar 60 persen, serta pencapaian net zero emission pada 2045.

Perubahan tersebut menciptakan sebuah paradoks geografis yang menarik, yaitu daerah yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pusat ekonomi fosil Indonesia kini sekaligus diproyeksikan sebagai lokasi ibu kota yang membawa narasi kota hijau dan berkelanjutan. Karena itu, masa depan Kaltim akan sangat ditentukan oleh kemampuan mempertemukan kepentingan pembangunan, keamanan energi, ekspansi ekonomi, perlindungan lingkungan, dan transformasi sosial dalam satu strategi wilayah.

Di sinilah konsep amanah menjadi relevan dalam perspektif Islam, sebab sumber daya alam tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai objek eksploitasi yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Kekayaan bumi dapat dibaca sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab antargenerasi, sehingga keputusan mengenai tambang, migas, hutan, energi, dan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan bukan hanya manfaat ekonomi hari ini, tetapi juga konsekuensinya bagi masyarakat pada masa mendatang.

Energi Menjadi Politik

Kekuatan energi Kaltim paling jelas terlihat dari posisi batu bara, minyak, dan gas yang membentuk fondasi ekonomi provinsi sekaligus bagian penting dari sistem energi Indonesia. Pada 2025, produksi batu bara nasional mencapai sekitar 790 juta ton, dengan sekitar 514 juta ton atau 65,1 persen diekspor, sementara 254 juta ton atau 32 persen digunakan untuk kebutuhan domestik dan sekitar 22 juta ton menjadi stok.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi sangat besar dalam pasar batu bara dunia, sementara Kaltim merupakan salah satu pusat produksi utama yang membuat provinsi ini terhubung langsung dengan pasar energi Asia. Rantai tersebut memperlihatkan bahwa keputusan mengenai produksi batu bara di Kaltim pada dasarnya tidak berhenti di lokasi tambang, tetapi terhubung dengan pembangkit listrik, industri, pelabuhan, perdagangan internasional, penerimaan negara, dan kebutuhan energi negara-negara lain.

Persoalannya, kelimpahan energi primer tidak otomatis identik dengan ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat, sebab produksi komoditas, kepemilikan aset, penerimaan fiskal, distribusi listrik, dan akses energi berada dalam mekanisme kebijakan yang berbeda. Bahkan pada tingkat nasional, pemerintah pada 2026 sempat menahan sebagian pengiriman ekspor batu bara untuk memastikan pasokan bagi pembangkit listrik PLN, sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa kepentingan ekspor dan keamanan energi domestik harus terus diseimbangkan.

Minyak memberikan lapisan sejarah yang berbeda karena Balikpapan telah lama berkembang sebagai kota industri minyak, sementara Bontang menjadi salah satu simpul penting industri gas dan LNG Indonesia. Kini prospek gas Kaltim kembali mendapatkan perhatian setelah Kementerian ESDM pada April 2026 mengumumkan hasil eksplorasi Geliga-1 di Blok Ganal dengan potensi sumber daya sekitar 5 triliun kaki kubik gas dan 300 juta barel kondensat.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim belum memasuki fase pascafosil, melainkan sedang berada dalam masa transisi ketika batu bara, minyak, dan gas masih memainkan peran besar sementara kebutuhan terhadap energi yang lebih rendah karbon terus meningkat. Tantangannya bukan hanya menentukan kapan energi fosil berkurang, tetapi bagaimana memastikan bahwa perubahan struktur energi tidak menghasilkan pengangguran, kehilangan pendapatan daerah, ketimpangan baru, atau wilayah-wilayah pascatambang yang ditinggalkan.

Di sinilah gagasan 'adl atau keadilan menjadi penting, karena pertanyaan mengenai energi pada dasarnya adalah pertanyaan mengenai distribusi manfaat dan beban. Siapa yang memperoleh keuntungan dari sumber daya, siapa yang memiliki kewenangan menentukan arah pengelolaan, siapa yang memperoleh pekerjaan, dan siapa yang menanggung dampak ekologis merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan indikator produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Kaltim karena itu membutuhkan pergeseran dari logika extract and export menuju extract, process, diversify, and transform, sebab sumber daya alam seharusnya menjadi fondasi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam daerah. Hilirisasi, industri berbasis energi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan diversifikasi ekonomi menjadi penting agar kesejahteraan masyarakat tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.

Perspektif Islam memberikan dasar etis bagi transformasi tersebut melalui konsep maslahah, yaitu orientasi terhadap kemanfaatan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Jika energi hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi meninggalkan kerusakan lingkungan, konflik ruang, ketimpangan, dan ketergantungan struktural, maka keberhasilan pembangunan perlu dipertanyakan dari perspektif kemaslahatan yang lebih luas.

Keadilan Menuju Transisi

Transisi energi Kaltim seharusnya tidak dipahami sebagai pertentangan sederhana antara batu bara dan energi terbarukan, tetapi sebagai perubahan menyeluruh terhadap sistem produksi, pekerjaan, infrastruktur, konsumsi, investasi, dan hubungan manusia dengan alam. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa bauran energi terbarukan Indonesia pada 2025 mencapai 15,75 persen dengan kapasitas terpasang energi terbarukan sekitar 15.630 MW, menunjukkan bahwa transformasi energi sudah berlangsung meskipun sistem nasional masih memiliki ketergantungan besar pada energi fosil.

Bagi Kaltim, transisi tersebut mempunyai arti khusus karena daerah ini harus menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yaitu mempertahankan keamanan energi dan ekonomi yang sudah dibangun melalui industri fosil sekaligus menyiapkan struktur ekonomi yang lebih rendah karbon. Apabila perubahan tersebut tidak direncanakan secara matang, masyarakat yang selama ini bergantung pada pertambangan dapat menanggung biaya transisi lebih besar daripada kelompok yang memperoleh manfaat dari investasi ekonomi baru.

Karena itu, konsep just transition menjadi sangat penting untuk Kaltim, sebab transisi energi harus memperhitungkan nasib pekerja, masyarakat sekitar tambang, pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan komunitas yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam. Transisi yang hanya mengganti teknologi pembangkit tanpa memperbaiki struktur ekonomi dan distribusi manfaat akan menghasilkan perubahan teknis, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan sosial.

IKN dapat menjadi ruang eksperimen untuk membangun model berbeda karena sejak awal Nusantara diarahkan menuju sistem energi rendah karbon dan penggunaan energi terbarukan. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa konsep kota hijau tidak berhenti pada desain kawasan dan indikator teknologi, tetapi terhubung dengan transformasi ekonomi Kaltim yang selama ini sangat dipengaruhi oleh pertambangan dan industri energi.

Dalam kerangka Islam, persoalan tersebut dapat dibaca melalui konsep mizan, yaitu keseimbangan, karena pembangunan tidak dapat hanya menghitung keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi tanpa menghitung keseimbangan ekologis. Hutan, sungai, tanah, udara, dan sumber daya alam merupakan bagian dari sistem kehidupan yang apabila mengalami kerusakan akan menghasilkan biaya sosial yang dapat berlangsung jauh lebih lama daripada siklus investasi sebuah proyek.

Konsep fasad juga memberikan dimensi penting karena Al-Qur'an mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya tatanan kehidupan yang baik. Dalam konteks Kaltim, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertanyaan konkret mengenai reklamasi tambang, perlindungan hutan, kualitas air, emisi, tata ruang, keberlanjutan daerah aliran sungai, dan hak masyarakat yang hidup di sekitar wilayah ekstraksi.

Dengan demikian, Islam dapat berkontribusi terhadap diskursus energi bukan dengan menggantikan ilmu geologi, ekonomi, teknik, atau kebijakan publik, tetapi dengan menyediakan orientasi etis mengenai tujuan pengelolaan sumber daya. Energi bukan hanya persoalan berapa megawatt listrik yang dihasilkan atau berapa juta ton batu bara diekspor, melainkan juga persoalan apakah sistem energi tersebut menjaga martabat manusia, mendistribusikan manfaat secara adil, dan mempertahankan keberlanjutan ekologis.

Oleh karena itu, dapat diambil benang merahnya bahwa Kaltim menghadapi pilihan pembangunan yang jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan atau mengurangi pertambangan, karena provinsi ini sedang berhadapan dengan perubahan struktur ekonomi nasional, pembangunan IKN, transformasi energi global, dinamika geopolitik Indo-Pasifik, dan meningkatnya tuntutan terhadap keadilan lingkungan. Kekayaan energi yang selama ini menjadi sumber kekuatan Kaltim harus diubah menjadi kapasitas untuk membangun masa depan, bukan menjadi alasan untuk mempertahankan ketergantungan terhadap ekstraksi tanpa batas.

Masa depan energi Kalimantan Timur perlu dibangun di atas tiga prinsip yang saling berhubungan, yaitu ketahanan energi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Dalam perspektif Islam, ketiganya dapat dipertemukan melalui amanah, 'adl, maslahah, dan mizan, sehingga energi tidak diposisikan hanya sebagai komoditas ekonomi atau instrumen geopolitik, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam mengelola bumi.

Kalimantan Timur memiliki kesempatan untuk mengubah identitasnya dari sekadar resource frontier menjadi pusat inovasi energi, industri, dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa banyak energi yang dapat diekstraksi dari tanah Kaltim, tetapi seberapa jauh kekayaan tersebut mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, lingkungan yang tetap layak dihuni, dan sistem energi yang lebih adil bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.