PPU

kartu penajam cerdas bantuan pendidikan siswa ppu 

Penyaluran Kartu Penajam Cerdas Bantuan Pendidikan Rp600 Ribu Telat Lagi, Dijanjikan Cair Akhir Oktober



Bupati PPU, Mudyat Noor saat ditemui awak media. (Nelly/Selasar.co)
Bupati PPU, Mudyat Noor saat ditemui awak media. (Nelly/Selasar.co)

SELASAR.CO, PPU - Salah satu program prioritas kepemimpinan Mudyat-Waris ialah memberikan Kartu Penajam Cerdas (KPC) yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Namun, dalam proses penyalurannya selalu mundur dari waktu yang ditetapkan.

KPC merupakan pemberian bantuan biaya pendidikan sebesar Rp600 ribu untuk peserta didik baru dari tingkatan SD hingga SMP. Biaya ini disalurkan melalui rekening bank yang dikelola oleh orang tua atau wali murid. Anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pada 2025 dianggarkan sebesar Rp3,8 miliar dan per 2026 dianggarkan Rp4,3 miliar.

Jumlah penerima KPC pada 2025 sebanyak 6.367 siswa, tetapi pada 2026 terdapat kenaikan dengan total penerima 7.504 siswa, termasuk di dalamnya penerima yang berasal dari 958 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara, Muchtar, menargetkan penyaluran KPC akan dimulai awal Oktober dan rampung hingga akhir Oktober 2026. Tahapan verifikasi data yang menjadi hambatan sebelumnya telah selesai direkap dan tidak ada penambahan penerima baru.

"Tidak ada tambahan untuk sementara," ungkapnya.

Dalam penyalurannya terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) dengan data lengkap dan diusulkan oleh satuan pendidikan. Sementara itu, tahap kedua untuk siswa yang datanya belum lengkap dan diminta segera melengkapi.

Disinggung terkait keterlambatan KPC yang seharusnya disalurkan pada Agustus 2026 kemarin, Muchtar mengklaim hal ini berkaitan dengan keabsahan data, utamanya data dari satuan pendidikan yang belum lengkap. Menurutnya, hal ini untuk menghindari berbagai kendala di kemudian hari.

"Bukan masalah anggaran, insyaallah aman semua," jelasnya.

Terkait regulasi bank soal pendamping siswa yatim piatu, Muchtar mengatakan pengalaman tahun sebelumnya anak tersebut didampingi oleh keluarga terdekat. Termasuk keterlambatan pada tahun kemarin juga berkaitan dengan masih adanya para orang tua yang bekerja di pedalaman atau di pertambangan sehingga harus menunggu orang tua tersebut kembali dahulu.

"Mudah-mudahan dipermudah, jadi kalau nanti ada keterlambatan bisa didampingi sama kepala sekolah lah minimal," jelasnya.

Targetnya, kata Muchtar, pencairan KPC tahap 1 dan 2 akan selesai sampai akhir Oktober 2026.

"Mudah-mudahan Oktober sudah selesai lah ya. Mudah-mudahan, doakan saja," harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengatakan sebenarnya, dari keterangan Kepala BPD Kaltim, pihaknya telah siap menyalurkan anggaran KPC tersebut sejak Juni lalu. Namun, hambatannya masih soal sinkronisasi data.

Disinggung terkait keterlambatan pencairan dalam dua tahun berturut-turut yang masih disebabkan persoalan data, Waris menjelaskan bahwa sebenarnya sejak pengesahan APBD 2026, program tersebut seharusnya sudah berjalan. Sehingga, menurutnya, hal ini berkaitan dengan mekanisme di lapangan.

"Kalau terkait dengan data, ya kan masa sudah tahun kedua masih data," pungkasnya.

Penulis: Nelly
Editor: Yoghy Irfan

Berita Lainnya