Politik
Musda Golkar Kaltim Golkar Kaltim Golkar Rudi Mas’ud
Klaim Aklamasi Rudi Mas’ud sebelum Musda Golkar, Bisa Jadi Bentuk Kekhawatiran
SELASAR.CO, Samarinda - Belum lama ini tersiar kabar bahwa salah satu calon ketua umum, dalam musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Kaltim, yaitu Rudi Mas'ud, terpilih secara aklamasi. Hal itu disebutkan seusai pertemuan antara pengurus DPP dan DPD Golkar di Jakarta belum lama ini.
Namun, ditegaskan oleh tim verifikasi dalam Musda Partai Golkar, bahwa belum ada penetapan siapapun sebelum berjalannya forum musyawarah daerah X yang digelar 14-15 Maret 2020 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua SC Musda X Golkar Kaltim, Sarkowi V Zahry saat ditemui belum lama ini.
"Jadi sebenarnya kalau menyebut tidak ada demokrasi itu tidak benar. Di Golkar itu ketika ada calon kader atau non kader yang mau maju, dipersilakan melakukan proses lobi-lobi. Nanti penentuannya di musda," ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kaltim ini pun menjelaskan bahwa jika dalam proses lobi-lobi itu, mengerucut ke satu nama, sah-sah saja. Berarti ada kesepahaman tentang dan program yang ditawarkan, sehingga pemilik hak suara mendukung. Namun tetap proses akhirnya di musda.
Berita Terkait
"Apakah pak Isran mau melakukan lobi kepada pemilik suara dipersilakan, Rudi Mas'ud mau melakukan lobi-lobi silakan, atau pak Makmur juga mau melakukan lobi dipersilakan, jadi kami terbuka saja," ucapnya.
"Makanya saya tidak sependapat seolah-olah di-veto sudah selesai musdanya, tidak bisa seperti itu," tegas Sarkowi.
Dirinya menjelaskan, semisal memang nantinya disetujui salah satu calon terpilih secara aklamasi, harus memenuhi beberapa persyaratan yang prosesnya dibahas dalam forum musda.
Dalam tata tertib anggaran dasar (AD/ART) dijelaskan jika ada salah satu calon menerima suara 50 persen plus satu dari 16 hak suara, maka otomatis menjadi ketua terpilih. Itu artinya salah satu calon harus berhasil mengumpulkan minimal sembilan suara jika ingin terpilih secara aklamasi.
"Nanti kan ada namanya tata tertib, itu disahkan dulu. Kan tergantung peserta forum nih, kalau misalnya pandangan umum ternyata sudah 50 persen plus satu, otomatis pimpinan sidang akan menawarkan (adanya aklamasi) kepada peserta," urainya.
Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman Lutfi Wahyudi (Foto: Prokal.co)
Terpisah pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman Lutfi Wahyudi beranggapan, kesepakatan yang terjalin sejauh ini, termasuk yang diklaim oleh kubu Rudi Mas’ud merupakan kesepakatan informal.
“Kejadian politik semacam ini bisa saja berubah, karena keputusan politik day to day (hari ke hari) selalu dinamis. Dinamikanya bisa sama bisa tidak, tergantung faktor-faktor lain yang akan mengiringi sampai ke musda di tanggal 14-15 Maret nanti,” jelasnya.
Terkait tersebarnya kabar Rudi Mas’ud yang telah terpilih secara aklamasi sebelum musda berlangsung, dirinya menilai ini bisa menjadi bagian dari strategi, untuk membentuk opini paling tidak melemahkan kompetitor lain. Sebagaimana diketahui, saat ini ada tiga kandidat kuat ketua DPD Golkar Kaltim. Selain Rudy, ada sosok Gubernur Kaltim Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.
“Tapi kan kita tidak tahu persis apa sebenarnya yang terjadi di dalam kesepakatan-kesepakatan itu. Apakah itu memang pemilik suara yang akan memberikan suaranya di musda, atau orang-orang yang mewakili para pemilik suara. Sekali lagi dalam politik itu kata kuncinya dinamika dan perubahan. Sebelum itu resmi maka bisa berubah, bahkan yang sudah resmi pun masih bisa berubah. Apalagi ini kesepakatan masih ‘di bawah tangan’ dan belum merupakan keputusan resmi musda,” jelasnya.
“Politik itu tidak selalu linear dengan apa yang ditampilkan, bisa jadi itu merupakan bentuk kekhawatiran yang disuarakan dalam bentuk klaim-klaim. Sehingga yang selama ini disebut sudah menuai kesepakatan bisa iya bisa tidak. Politik ini kan seni untuk mengelola kemungkinan, maka kemungkinan itu dapat selalu berubah,” tambah Lutfi.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
