Utama

PSBB  Pembatasan Wilayah Lockdown 

Wagub Nilai PSBB Balikpapan Penting, Pemkot Masih Pikir-Pikir Kesiapan

Kamis, 07 Mei 2020

SELASAR.CO, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengakui pandemi Covid-19 berdampak besar pada sendi-sendi kehidupan di Bumi Etam. Celakanya, upaya percepatan penanganan harus dihadapkan kepada kondisi yang dilematis.

Hadi mengaku setiap hari mengikuti dan mencatat sendiri perkembangan kasus Corona Virus Disease (Covid-19) di Kaltim. Dari 182 pasien terkonfirmasi positif yang ada, Balikpapan merupakan daerah dengan jumlah terbanyak pasien dan asal kasusnya. Ditambah, statusnya sebagai jalur penerbangan ke daerah timur Indonesia membuat Balikpapan berisiko besar terhadap penularan virus ini.

Ia pun sepakat atas rencana Balikpapan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, Hadi menyadari upaya tersebut belum dapat dilaksanakan karena ada pertimbangan lain yang tidak kalah penting.

“Persoalannya kita dihadapkan dua tuntutan antara persoalan ekonomi dimana ada masyarakat yang bekerja secara informal tidak bisa makan kecuali keluar rumah, di satu sisi kita harus memutus rantai penularan karena semua pakar menyadari cara PSBB atau lockdown,” ujar Hadi saat menjadi pembicara pada talkshow Kaltim Post, Kamis (7/5/2020).

Laporan yang dia terima, ada lebih dari 15 ribu orang di Kaltim kehilangan penghasilan akibat pandemi ini. Hadi menyebutkan, di antara mereka berprofesi sebagai nelayan, petani, hingga seniman. Mereka membutuhkan santunan setiap bulan selama pandemi berlangsung.

Kondisi ini sebut Wagub, tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah daerah. Untuk itu peran swasta sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi jika PSBB diberlakukan.

“Kita juga meminta masyarakat sama-sama bekerja sama, karena kalau kita tidak melakukan PSBB ini tidak akan pernah selesai selama antivirusnya belum selesai (ditemukan). Karena itu satu-satunya cara yang paling tepat,” jelasnya.

Hadi melanjutkan, Pemprov mempersilakan kabupaten/kota mengajukan PSBB. Namun, sejauh ini baru ada dua daerah yang ingin mengajukan PSBB di Kaltim yaitu Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Tentu kita yang paling urgent itu adalah Balikpapan, bagi saya kalau PPU ingin PSBB juga tidak masalah. Tapi PPU itu lebih mudah karena trackingnya lebih jelas dari klaster Gowa, lebih mudah soalnya,” jelasnya.

KESIAPAN JARING SOSIAL JADI PENGHAMBAT PSBB BALIKPAPAN

Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengungkapkan permasalahan utama Kota Beriman tidak kunjung mengajukan PSBB. Yaitu, belum ada kesiapan terkait jaring sosial ketika warga tidak dapat beraktivitas normal ketika PSBB diberlakukan.

Dia mengaku ada 14 program jaring sosial yang dipersiapkan pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga pemerintah kota. Namun, dari sekian banyak program yang disiapkan, masih belum lancar penyalurannya. Misalnya terkait bantuan langsung tunai dimana Kota Balikpapan memiliki 13 ribu penerima, 10 ribu di antaranya yang disalurkan melalui kantor pos hingga saat ini belum menerima. Belum lagi bantuan dari provinsi yang masih berkutat pada verifikasi data penerima.

“Ini yang membuat Pemkot Balikpapan menunda untuk melakukan PSBB karena bantuan jaring pengaman sosialnya ini belum lancar dan klir, sehingga jangan sampai sudah PSBB kita masih berkutat masalah data, persoalan pencairan ini belum merata dan belum lancar,” jelas Rizal.

Lebih lanjut, Rizal mengaku belajar dari daerah yang telah melakukan PSBB. Kebanyakan tidak berhasil menjalankannya karena permasalahan ini.

“Itu mengapa Balikpapan sangat hati-hati dan mengulur PSBB karena pertimbangan ini yang harus kita juga supaya betul-betul ketika PSBB kita laksanakan tidak seperti daerah lain yang masih heboh,” tegasnya.

Penulis: Fathur
Editor: Awan