Usai OTT KPK, Gaji TK2D dan Insentif Pegawai di Kutim Diusahakan Lancar

Kamis, 16 Juli 2020

SELASAR.CO, Sangatta – Pembayaran gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dan pembayaran insentif para pegawai di Kutai Timur (Kutim) kerap mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan. Namun, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Kutim, nampaknya hal itu akan berubah.

Pasalnya sejak Asisten III Bidang Administrasi Sekkab Kutim Yulianti ditunjuk sebagai Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur, baik insentif pegawai maupun pembayaran gaji TK2D sudah dikembalikan pada porsinya.

“Insentif pegawai sudah kita kembalikan ke porsinya, seperti pembayaran gaji TK2D sudah dianggarkan satu tahun penuh,” jelas Plh BPKAD Yulianti kepada sejumlah awak media.

Untuk itu, Yulianti berharap ke depan setiap awal bulan atau setiap tanggal satu, baik pegawai maupun TK2D diupayakan sudah bisa menerima gaji maupun insentif secara bersamaan. “Kita usahakan baik pembayaran gaji atau insentif berbarengan setiap tanggal 1, tidak ada yang dibedakan,” tegasnya.

Berita Terkait

Selan itu, saat ini pihaknya sedang mencari tambahan anggaran untuk pembayaran insentif. Pasalnya pada anggaran sebelumnya belum dianggarkan secara penuh oleh Pemerintah.

“Sekarang ini kita coba full-kan, setelah itu kita prioritaskan kembali untuk pembayaran utang. Sudah itu semua kita lakukan baru kita coba di 2021 seluruhnya sudah clear. Ini kan sudah ada pembayaran-pembayaran, semoga kita bisa mengatasi masalah ini semua secepatnya. Beberapa hari ini, itu aja yang dikerjakan. Tapi Alhamdulillah gaji TK2D juga sudah bisa kita selesaikan,” bebernya.

Lebih lanjut, Yulianti juga mengaku jika pembenahan yang dilakukan saat ini juga terbilang rumit. Apalagi jika berkaitan dengan pemangkasan anggaran dan mengorbankan orang lain.

“Kalau sekarang ini dibilang rumit, ya rumitlah, kan kalau kita memangkas anggaran ada seseorang yang harus dikorbankan. Harusnya kalau kita mau memangkas anggaran, betul-betul kita perhatikan apa yang dipangkas itu, apakah pekerjaan itu sudah berjalan atau belum. Jika belum, mungkin itu yang bisa kita lakukan pemangkasan. Tapi kalau sudah jalan, itu harusnya lebih diperhatikan,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya sangat berharap masalah yang berkaitan dengan utang maupun pembayaran gaji, seluruhnya bisa segera diselesaikan. “Pengennya itu, gaji dan utang seluruhnya sudah selesai. Semoga saja di Bapenda ada anggaran yang masuk ke Kas Daerah sesuai dengan yang kita kerjakan. Jangan sampai tahun depan penerimaan kita turun. Kalau turun berarti utang kita pindah lagi tahun depan,” ungkapnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan