Beredar Info Soal Rudal Isran dan Ganti Rugi UMKM, Begini Klarifikasi Diskominfo Kaltim

Jumat, 05 Februari 2021

Gubernur Kaltim Isran Noor, dan ilustrasi rudal.

SELASAR.CO, Samarinda – Setelah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengeluarkan instruksi terkait pengendalian, pencegahan dan penanganan wabah pandemi Covid-19, beredar dua informasi hoaks terkait hal itu di media sosial Whatsapp, pada Jumat (5/2/2020).

Informasi hoaks pertama menampilkan foto Gubernur saat wawancara di stasiun TV One dengan tulisan “ISRAN NOOR: KALO ADA KANTOR YANG BUKA AKAN KAMI RUDAL”.

Kemudian hoaks kedua yakni beredar grafis dengan foto Isran Noor sedang menunjuk sesuatu, dan bertuliskan “Gubernur Kaltim Isran Noor, mengganti rugi semua UMKM yang tutup 2 hari 6-7 Februari, menggunakan dana penanganan covid yang masih berlimpah. Kategori usaha PKL: 2,5jt, warung kopi:3jt, warung sembako: 3jt, pedagang pasar 2,5jt/lapak, restoran: 5jt. Hanya untuk usaha yang sudah memiliki NIB. Pemilik usaha diwajibkan kirim data via online.”

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan kedua informasi tersebut merupakan hoaks.

Berita Terkait

“Ada dua hoaks yang beredar dari siang tadi hingga sore ini. Bapak Gubernur tidak ada kebijakan soal itu, jadi masyarakat jangan langsung percaya, itu hoaks,” ujar Muhammad Faisal, saat dihubungi melalui telepon.

Faisal juga mengeluarkan rilis tertulis melalui Whatsapp yang berisi 5 poin. Tiga poin pertama yakni penjelasan dan sanggahan terkait berita hoaks yang beredar tersebut. Kemudian pada poin keempat tertulis berdasarkan Kesepakatan Rapat Wali Kota dan Bupati serta Forkominda se-Kaltim, akan dilaksanakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Lalu pada poin kelima masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah setiap Sabtu dan Minggu terhitung sejak tanggal 6-7 Februari sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Faisal menambahkan pemerintah sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat. Namun, menurutnya pada satu sisi pemerintah juga harus menjaga agar wabah tidak menyebar dan menyebabkan kerugian yang lebih banyak. “Ini keputusan berat yang harus diambil, jadi masyarakat mohon memahami itu,” kata Faisal.

Ia menyatakan, tidak ada maksud pemerintah untuk mempersulit kegiatan masyarakat. Menurutnya keputusan ini untuk kebaikan bersama. Sehingga, jika masyarakat semakin mematuhi protokol kesehatan, maka akan semakin sedikit yang terpapar virus corona, yang tujuannya untuk kembali menjalani kehidupan yang new normal.

“Tapi kalau grafiknya terus naik, ya, kita harus menjaga, jangan sampai menjadi bencana bagi kita, dan kerugiannya lebih besar lagi,” tutupnya.