Kutai Timur

Pelabuhan Kudungga Anggaran CSR pemkab kutim 

Bupati Tinjau Pembangunan Akses Menuju Pelabuhan Kudungga



Kasmidi Bulang bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Witono berserta jajaran Dinas Perhubungan melakukan peninjauan langsung lapangan.
Kasmidi Bulang bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Witono berserta jajaran Dinas Perhubungan melakukan peninjauan langsung lapangan.

SELASAR. CO, Sangatta - Beberapa waktu, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Witono, beserta jajaran Dinas Perhubungan melakukan peninjauan langsung lapangan ke Pelabuhan Kudungga. Kunjungan ini demi memastikan progres pengerjaan jalan menuju ke pelabuhan yang terletak di Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara ini.

Disela-sela kunjungannya Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menjelaskan, dalam pengerjaan akses jalan sepanjang 1,3 kilometer tersebut terdapat dua sumber anggaran yang digunakan, yakni menggunakan anggaran corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Kutim dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas PU senilai Rp 15 Miliar.

“(Menggunakan) Dana APBD, rencananya sekitar 700 meter. Tetapi kita bangun satu sisi dulu,” tuturnya.

Selain itu, Kasmidi mengaku bahwa dalam hal ini, pemkab akan lebih memprioritaskan pembangunan jalan penghubung terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, akan ditindak lanjuti untuk menyelesaikan seluruh perizinan pengoprasian pelabuhan.

“Nanti Dinas Perhubungan yang kita tugaskan untuk mengusulkan pengoperasian pelabuhan kita,” ucapnya.

Dijelaskannya, meskipun status Pelabuhan Kudungga sudah dihibahkan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, namun ternyata statusnya belum dirubah alias masih menjadi Pelabuhan Pengumpul. Alasan ini pula yang masih menghambat proses pembangunan dan pengoperasian pelabuhan oleh Pemkab Kutim.

“Statusnya masih status pelabuhan pengumpul. Pelabuhan Pengumpul itu adalah (masih) kewenangan dari (Pemerintah) Pusat. Nah status ini yang masih kita minta (untuk diubah menjadi kewenangan daerah),” ujarnya.

Tetapi jika Pemerintah Pusat tetap tidak merubah status pelabuhan, pihaknya akan tetap melihat sisi baiknya. Terutama terkait bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan pelabuhan. Upaya percepatan pembangunan akses jalan penghubung jalan utama ke pelabuhan ini diharapkan dapat mempercepat pengoperasian pelabuhan pada saatnya nanti.
“Kita doakan semoga saja pelabuhan yang kita idam-idamkan ini bisa cepat selesai dan dapat menjadi pusat perekonomian atau membantu mengurangi jarak tempuh laut. Khususnya dari atau ke Kutai Timur,” tutupnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan

Berita Lainnya