DPRD Minta Pemkab Kukar Transparan Soal Anggaran Penanganan Covid-19

Senin, 09 Agustus 2021

Rapat paripurna ke-11 dengan agenda laporan dan persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kukar tahun anggaran 2020.

SELASAR.CO, Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-11 dengan agenda Laporan dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun Anggaran 2020.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan, DPRD Kukar telah mengevaluasi terhadap pertanggungjawaban pemerintah daerah pada tahun anggaran 2020. Beberapa catatan juga disampaikan kepada pemerintah, terutama terhadap penangan Covid-19. Anggaran penanganan Covid-19 pada tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp 164 miliar yang diambil dari dana Biaya Tak Terduga (BTT). Terkait dengan anggaran tersebut, DPRD meminta pemerintah untuk melaporkan secara transparan penggunanan dana penanganan Covid-19.
"Sampai sekarang ini belum ada laporan terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19," ujar Rasid.

Disamping itu, DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan dan seluruh relawan yang telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19 di Kukar.
"Sebagai bentuk transparasi dan pertanggungjawaban kepada publik, hendaknya pemerintah daerah menyampaikan laporan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanganan Covid-19 secara berkala kepada DPRD. Karena pandemi ini adalah musibah yang harus kita hadapi dan selesaikan bersama," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan, ada beberapa rekomendasi dan catatan yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan. Khususnya dalam penanganan Covid-19 di Kukar.
"Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kukar sudah menyikapi terhadap pandemi Covid-19," sebut Edi.

Berita Terkait

Sejauh ini satgas penanganan Covid-19 Kukar sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Testing, tracing dan treatment pun sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian infrastruktur kesehatan juga selalu menjadi perhatian. Namun, kendalanya saat ini kekurangan tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.
"Kita buka rekrut relawan, sampai hari ini pun belum ada yang berminat untuk mendaftar menjadi relawan tenaga kesehatan," kata Edi.

Padahal pihaknya telah mengupayakan untuk mengoptimalkan infrastruktur kesehatan yang ada di Rumah Sakit AM Parikesit, Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun, dan Wisma Atlet Tenggarong Seberang.
"Juga mempersiapkan lagi rumah sakit darurat di gedung Putri Karang Melenu (PKM)," tutur Edi.

Menurut Edi, saat ini yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena data menunjukan, bahwa sebagian besar persentasinya yang melakukan isolasi mandiri belum diperiksa kesehatannya.
"Jadi ada kondisi ketakutan kalau diperiksa," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada warga di kecamatan-kecamatan yang melakukan isolasi mandiri dan belum diperiksa kesehatanya, agar segera mendatangi Puskesmas yang terdekat. Kemudian bagi warga Tenggarong dan sekitarnya bisa mendatangi Wisma Atlet Tenggarong Seberang. Karena pemerintah telah menyediakan klinik penanganan Covid-19 di sana. Sehingga warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah bisa di cek kesehatannya serta bisa diberikan catatan khusus terkait penanganan Covid-19. Karena dari catatan, beberapa yang meninggal dunia itu adalah keterlambatan dalam penanganannya.

"Jadi terima kasih kepada DPRD telah memberikan catatan khusus berkaitan dengan Covid-19 untuk menjadi perhatian. Tadi hanya diminta bagaimana pertanggungjawaban dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan tahun anggaran 2020, nanti akan kita sampaikan," tutup Edi.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan