Mahakam Ulu
pemprov kaltim Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh Pemkab Mahakam Ulu Kunjungan Kerja
Pemkab Mahulu Temui Gubernur, Pemprov Bantu Mengalokasikan Dana Kantor OPD
SELASAR.CO, SAMARINDA – Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim, Senin (6/9) lalu. Lawatan tersebut bermaksud menyinkronkan program prioritas kabupaten, provinsi, dan nasional.
Dalam kesempatan kali itu, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi demi menghadirkan pelayanan publik yang prima di beranda negara. Gayung bersambut, upaya mengetuk pintu Gubernur Kaltim Isran Noor berbuah komitmen.
Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan berbagai kesulitan dan tantangan memimpin kabupaten termuda di Bumi Etam yang akan berusia sembilan tahun. Salah satunya belum adanya kantor pemerintahan permanen. Mayoritas kantor organisasi perangkat daerah (OPD) masih menyewa rumah-rumah milik warga.
“Baru-barunya dulu aman saja, Pak Gub. Tapi sekarang mulai banyak masalah. Salah satunya soal parkir. Intinya masyarakat tidak ingin ada perkantoran lagi di kawasan permukiman,” beber Bonifasius di ruang kerja gubernur. “Tidak nyaman kalau Pak Gub ke sana (Mahulu). Kantor kami masih amburadul,” sambung bupati.
Berita Terkait
Pemkab Mahulu disampaikan bupati tak tinggal diam atas kondisi itu. Mereka berencana membangun 15 kantor OPD yang jaraknya sekitar 4 kilometer dari kantor Bupati Mahulu di Ujoh Bilang. Area yang disiapkan sekitar 25 hektare.
Rencananya, 15 kantor OPD yang akan dibangun bertahap itu dibangun dengan rangka kayu. Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Mahulu berencana membangun perkantoran terpadu dengan luasan kurang dari 900 hektare.
Bupati yang kini menjabat di periode kedua berharap Pemprov Kaltim bisa memberi bantuan rencana pembangunan kantor OPD tersebut. Mengingat, APBD Mahulu tergolong lebih kecil dibanding kabupaten dan kota lain di Kaltim. Hanya sekitar Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun.
“Baik, Pak Bupati. Bisa dipertimbangkan. Kami sudah catat semua. Insyaallah dibantu lewat bantuan keuangan di anggaran 2022. Rp 30 miliar, belum Rp 100 miliar,” ucap Gubernur Isran dengan nada santai.
Selain menyampaikan kondisi perkantoran yang masih menyewa, bupati juga menyampaikan sejumlah kendala pembangunan. Salah satunya terkait ganti rugi dari masyarakat untuk lahan pembangunan jembatan. Padahal, sebelumnya, sudah ada kesepakatan dengan warga untuk memberikan sedikit lahannya dalam pembangunan infrastruktur penghubung antar-kampung.
Diskusi hangat dan cair itu berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sesekali para kepala daerah berbalas canda dan tawa.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Kabupaten Mahulu Dr Stephanus Madang, Sekretaris Provinsi Ir Muhammad Sabani, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
