Ragam

DPRD Kaltim  Pengawasan Tambang Ilegal  Tambang Ilegal  ESDM Kaltim Hotline Pengaduan 

Tingkatkan Pengawasan Tambang Ilegal, Dewan Usulkan ESDM Buat Hotline Pengaduan



Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane.

SELASAR.CO, Samarinda – Terbatasnya personel dalam pengawasan aktivitas pertambangan, sehingga dibutuhkan solusi jangka pendek demi mencegah aktivitas tambang ilegal di Kaltim. Terkait hal ini, dewan pun mengusulkan adanya pembuatan hotline untuk masyrakat umum. Hal ini demi melibatkan masyrakat luas dalam pengawasan aktivitas tambang ilegal di Kaltim.  Usulan ini datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane yang mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk membuat bilik aduan masyarakat.

Mimi mengungkapkan perkembangan teknologi yang sangat pesat setidaknya perlu dimanfaatkan dalam kerja-kerja pemerintahan, agar beberapa hal yang masih saja menggunakan sistem manula dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. "Setidaknya pemerintah bisa membuat sebuah hotline untuk aduan masyarakat mengenai dugaan tambang ilegal," ucapnya Selasa (10/11).

Selain itu dari pihak kepolisian juga telah membuat pusat aduan serupa, sehingga ia turut mendorong Pemprov Kaltim juga dapat menyediakan hal serupa untuk memudahkan masyarakat.

Bukan berarti program yang ia dorong itu dalam rangka pemborosan melainkan pusat aduan tersebut bisa langsung ditindak oleh Dinas ESDM Kaltim serta melihat dari sisi kerusakan lingkungan atau penelaahan proses perizinan. "Jadi diharapkan Dinas ESDM bisa membuat aduan yang serupa," tuturnya.

Tujuan pembentukan itu dalam hal ini guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan jika ditemukan dugaan aktivitas tambang ilegal, terlebih dugaan itu mudah diidentifikasi melalui kasat mata seperti aktifitas pertambangan yang tak jauh dari permukiman penduduk.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan

Berita Lainnya