Utama
Pekerja Asing Smelter Nikel Sangasanga Smelter Nikel DPRD Kaltim Smelter Nikel di Pendingin
Isu Pekerja Asing di Smelter Nikel Sangasanga Dipertanyakan di Rapat DPRD
SELASAR.CO, Samarinda - Di akhir Rapat Paripurna ke-52 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa anggota dewan menyampaikan interupsi. Salah satunya datang dari Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.
Dalam interupsinya yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, ia menyampaikan keluhan masyarakat soal pembangunan smelter nikel di Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kukar.
“Beberapa waktu lalu banyak masyarakat daerah sanga-sanga dan sekitarnya itu memberikan laporan dan sempat menutup jalan karena adanya proses pembangunan smelter. Informasinya semua yang bekerja disana karyawannya adalah tenaga kerja asing,” ujar Nidya.
Politisi partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa pihaknya telah memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, untuk mengkonfirmasi perihal laporan dari warga ini.
Berita Terkait
“Dinas Tenaga Kerja tidak mengetahui hal ini pak wagub,” ungkapnya.
Selain persoalan tenaga kerja, Nidya juga mempertanyakan soal penggunaan aset milik Pemprov Kaltim. “Bentuk perjanjiannya seperti apa, itu yang kami mohonkan agar pak wagub bisa mentracking apa yang sebenarnya terjadi di sana, apakah lahan kita diperjualbelikan, karena setahu saya sebelumnya dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta. Tapi kemudian ada smelter di sana,” jabarnya.
Hingga saat ini ia mengaku bahwa DPRD Kaltim belum menerima secara langsung rincian kegiatan dan apa yang didapat pemerintah provinsi dari aktivitas pembangunan smelter tersebut.
“Kami minta agar Kaltim berdaulat benar-benar ini menjadi perhatian bagi investasi asing, kita tidak kemudian menghambat, tapi bagaimana agar investasi asing menghormati kedaulatan provinsi kaltim dalam hal perizinan dan seterusnya, walaupun ini adalah Penanaman Modal Asing (PMA),” sebutnya.
“Mohon agar hal itu menjadi catatan penting pak wagub, karena masyarakat disana sudah mulai resah, alat-alat berat masuk, jalanan rusak padahal setahu saya beberapa waktu lalu ada forum OPD yang kemudian rapat menyepakati bahwa mereka tidak boleh menggunakan jalan umum. Nah ini yang mohon bisa dilakukan pengecekan langsung,” tambahnya.
Sementara itu, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi saat dikonfirmasi awak media terkait hal ini juga tak berkomentar panjang. Ia hanya menyebut akan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengecekan atas laporan tersebut.
“Nanti kita coba monitor,” jawab Hadi singkat.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
