Tak Ingin Bergantung APBN, Isran Lirik Potensi Pendapatan dari Karbon Trade Kaltim

Kamis, 19 Januari 2023

SELASAR.CO, Samarinda - Istilah carbon trading mungkin masih cukup asing di telinga. Namun, perdagangan karbon sebenarnya sudah ada sejak lama. Perdagangan karbon juga sudah sering jadi perbincangan dan bahan penelitian. Indonesia sendiri sudah memiliki dasar hukum tentang perdagangan karbon. Secara sederhana, perdagangan karbon menjadi cara untuk mengurangi emisi karbon sekaligus menjadi sumber pemasukan negara. Perdagangan karbon juga turut menyumbang perlindungan hutan dan pohon.

Perdagangan karbon dapat membuat sebuah negara yang memproduksi emisi karbon bisa membeli hak atau izin mengeluarkan emisi. Sementara itu, negara yang menghasilkan emisi lebih sedikit bisa menjual haknya kepada negara lain. Setiap negara memiliki hak mengeluarkan emisi karbon, namun hak tersebut dibatasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Negara yang memproduksi banyak emisi tentu membutuhkan lebih banyak hak atau izin menghasilkan karbon. Maka dari itu, negara tersebut dapat membeli hak atau izin mengeluarkan emisi karbon dari negara lain. Dengan begitu, jumlah emisi karbon yang dihasilkan tiap negara tidak akan melebihi ambang batas.

Potensi ini lah yang nampaknya mulai dilirik oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor. Area hutan Kaltim yang disebut-sebut memiliki potensi penyerapan karbon dioksida (CO2) hingga 30 juta ton per tahun.

“Saya sudah sering sampaikan bahwa sumber daya alam yang belum kita gali ada di depan kita, yaitu carbon trade. Karbon trade ini kalau kita kelola dengan penuh semangat kita akan mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

Berita Terkait

Sejauh ini Kaltim diketahui telah menerima kompensasi dari World Bank (Bank Dunia) sebesar $110 juta, atau jika dikonversikan kepada rupiah sebesar Rp1,6 triliun.

“Itu dengan harga 5 dolar per ton, dengan 22 juta ton (karbon) yang kita kelola,” ungkapnya.

Diluar itu, Kaltim disebut Isran masih memiliki cadangan 8 juta ton karbon yang dapat diperjualbelikan. Salah satu organisasi perbankan internasional pun ia sebut telah menyampaikan ketertarikannya untuk membeli cadangan karbon tersebut dengan harga $12 per ton.

“Artinya kita bisa dapat 200 juta dollar Amerika. Itu baru sisa. padahal kedepan memungkinkan melebihi lagi presentasi penurunan emisi gas buang itu. Bahkan salah satu perusahaan energi dunia shell akan membeli dengan 25 dollar per ton,” terangnya.

Pada validasi kedua, potensi penurunan emisi gas rumah kaca Kaltim juga disebut Isran berpotensi meningkat dari 30 juta menjadi 40 juta ton. Dengan menggunakan estimasi perhitungan penawaran dari shell, maka potensi pendapatan dari karbon trade Kaltim dapat mencapai Rp350 triliun.

“Okelah akan dipotong oleh dana yang ada di KLHK dan Kementerian keuangan di dana BPDLH. Anggaplah masih ada Rp25 triliun maka dana itu masih bisa dipakai. Ini yang belum dikelola dengan baik,” ucapnya.

Belajar Pengelolaan Sistem Keuangan Karbon di Brazil dan Meksiko

Isran Noor berencana akan terbang ke Meksiko dan Brazil untuk belajar terkait pengelolaan sistem keuangan karbon. Meski memiliki perbedaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, dari kunjungan itu ia ingin mengetahui sistem manajemen karbon seperti apa yang cocok untuk diterapkan di Kaltim.

“Bulan depan saya akan ke Meksiko dan ingin belajar banyak di sana. Dibulan Mei dan Juni saya akan berangkat ke Brazil, karena di sana ada pengelolaan sistem keuangan karbon yang dikelola untuk provinsinya. Walaupun itu tidak bisa kita samakan, karena sistem negara mereka adalah negara federal. Tapi pasti masih banyak hal yang bisa kita lakukan dari segi manajemen karbonnya,” terangnya.

Ia pun berharap, apa yang ia rencanakan demi meningkatnya angka pendapatan Kaltim ini bisa selesai sebelum ia purna tugas sebagai gubernur. Dengan begitu Kaltim tak perlu lagi bergantung dari pendanaan pemerintah pusat (APBN).

“Mudah-mudahan sebelum saya pensiun, karena September saya pensiun tapi sebelum itu saya akan berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Saya engga mau tahu nanti siapa gubernur, siapa pemimpinnya, yang penting ini untuk kepentingan rakyat kaltim dan kepentingan bangsa,” pungkasnya.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan