Bontang

Banjir Rob Bontang Bontang Kuala Jalan Nasional komisi V DPR RI reses bontang Pemkot Bontang Komisi V DPR RI bontang kuala banjir penganan banjir bontang kuala Irwan irwan-fecho 

Komisi V DPR RI akan Turut Tangani Banjir Rob di Bontang Kuala



Anggota Komisi V DPR RI, Irwan.
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan.

SELASAR.CO, Samarinda - Bontang Kuala, daerah yang menjadi tujuan kunjungan wisata, merupakan sebuah kota sejarah yang memiliki nilai simbolis. Jalan nasional yang menghubungkan wilayah ini juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan permasalahan banjir rob. 

Banjir rob ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan sering merendam sejumlah wilayah di Bontang Kuala, terutama di pesisir pantai. Banjir rob ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, dan menimbulkan dampak kesehatan. Banjir rob ini juga dapat mengancam keberadaan kampung atas laut yang merupakan ciri khas Bontang Kuala.

“Bontang Kuala ini kan simboliknya kota sejarah yang termasuk tua kemudian Jalan nasionalnya akan sampai sini, itu kemudian tugas pemerintah pusat untuk menyelesaikan banjir,” ujar Irwan saat melakukan agenda reses komisi V bersama mitra pada hari ini Senin (7/8/2023). 

Dari hasil pemaparan dari tim teknis, permasalahan banjir rob di kawasan ini tidak akan selesai jika tidak dibarengi dengan perencanaan yang baik. Pasalnya jangan sampai jika tanggul sudah dibangun, justru dapat membuat banjir rob di titik lainnya. 

“Kita juga harus melihat lintasan dari air laut jangan sampai kita tutup tanggul jalan tetapi dari yang lain bisa masuk,” tambahnya. 

Untuk permasalahan banjir di Bontang Kuala, pihak Pemkot Bontang telah menyusun rancangan penanggulangannya melalui dinas PU. Baru kemudian rancangan tersebut akan direview oleh pemerintah pusat melalui BWS di Kaltim. 

“Artinya memang inilah mengapa kita langsung datang untuk memastikan agar 2024 bisa masuk (anggaran) ini. Kebetulan kan mau penetapan APBN di Oktober nanti, jadi kita berjuang bersama-sama saya pikir di undang-undang MD3 itu kalau kunjungan reses komisi itu harus diwujudkan,” tutur Irwan.

Senada dengan yang disampaikan Irwan Adenan Rasyid, Direktur Bendungan dan Danau Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR mengatakan bahwa dalam penyelesaian permasalahan ini. “Kalau kita bicara banjir kita harus bicara sistem harus tau penyebabnya apa karena takut nanti sistem parapet (tembok/pagar) itu lebih bahaya. Karena airnya terjebak,” ungkapnya. 

“Yang akan dilakukan adalah sistem pemompaan cuma akan memakan  biaya yang cukup besar sehingga kajian ini kami harap sambil simultan,” pungkasnya. 

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan

Berita Lainnya