Utama
Realiasai Anggaran Kaltim 2023 Realiasasi anggaran nasional 2023 Lelang dini Kaltim dana transfer pusat Diskominfo Kaltim
Jokowi Keluhkan Realisasi Anggaran Pemda Masih 64%, Bagaimana dengan Kaltim?
SELASAR.CO, Samarinda - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang tercatat masih rendah. Padahal, sisa waktu tahun ini hanya tinggal tiga minggu lagi.
Jokowi mengungkapkan realisasi belanja pemerintah daerah baru mencapai 64% per akhir November 2023. Mantan walikota Solo ini juga menyinggung realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai 76%. Akibat data ini, Jokowi mengaku dirinya menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Menteri Keuangan saya telepon. Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti dan saya telepon tapi gak telepon pak Gubernur nanti intervensi. Menteri Keuangan saya telepon ini kondisinya seperti apa," papar Jokowi, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Rabu (29/11/2023).
Dia pun mengajak seluruh perbankan harus prudent atau berhati-hati. Namun, dia berpesan agar kredit perbankan dapat didorong lagi, terutama bagi UMKM.
Berita Terkait
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan saldo kas pemerintah masih cukup tinggi per Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam rilis APBN Kita, Jumat (24/11/2023). Dengan besarnya saldo ini, Kemenkeu menilai perlu percepatan belanja dan investasi saldo kas masih relatif tinggi, meski saldo per akhir Oktober turun Rp64,37 triliun dibanding bulan September 2023. Saldo Kas per 31 Oktober 2023 Sebesar Rp524,59 triliun. Saldo Kas pada akhir Oktober turun Rp64,37 triliun dari akhir September 2023," papar Kemenkeu.
Sementara itu dijelaskan oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni, saat ini Kaltim termasuk provinsi yang tinggi realisasinya. Terhitung hingga Oktober 2023 sudah mencapai 72%.
“Dalam rapim yang beberapa hari yang lalu prognosis kita sampai dengan akhir tahun tuh 93% dengan APBD Rp.25 triliun kita bisa prognosis 93% itu sudah luar biasa sekali ya, tahun lalu kita 84% ya Posisi sekarang 72%. Saat ini tinggal proses pembayaran dan penyelesaian pekerjaan saja,” ungkap Sekda Sri.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, juga menyebut untuk tahun 2024 dirinya menginginkan adanya lelang dini atau Pradipa di Kaltim. Karena selama ini dana transfer pusat yang datang secara tiba-tiba, menjadi salah satu kendala dalam proses realisasi anggaran.
“Sehingga nanti kita biasanya yang bikin lama itu adalah ketika ada kurang bayar, ada transfer masuk tiba-tiba dari pusat dan juknisnya juga terlambat. Nah itu yang yang bikin kita terlambat lagi, jadi untuk solusinya uang kita di APBD kita habiskan cepat. Kalau seandainya datang uang pusat, kita sudah bisa fokus ke sana,” pungkasnya. (adv/diskominfo/yog/wan)
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
