Ragam
Kaltim Raih Opini WTP Opini WTP Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI Diskominfo Kaltim
Kaltim Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Akmal Malik Tekankan Pentingnya Pelayanan Prima
SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2023. Ini adalah raihan WTP ke-11 berturut-turut bagi provinsi ini.
Penyerahan dokumen dan penandatanganan berita acara serah terima dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Provinsi Kaltim pada Rabu, 8 Mei 2024.
Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyambut baik pencapaian ini. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional adalah kunci untuk mewujudkan visi "Kalimantan Timur Berdaulat".
"Perolehan predikat opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah perolehan WTP yang ke-11 bagi pemerintah provinsi Kalimantan Timur," ujar Akmal.
Berita Terkait
Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi kebanggaan bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kinerja produktivitas dan profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan.
Meskipun demikian, Akmal menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pendorong agar aparatur pemerintah bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Terlebih dalam pelayanan prima kepada masyarakat menjadi fokus utama," jelasnya.
Akmal juga menyoroti beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti, seperti pengelolaan beasiswa dan pelaksanaan kegiatan swakelola. Ia berharap opini WTP dapat memotivasi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional demi mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing.
Selain transparansi dan akuntabilitas, Akmal menekankan pentingnya ketepatan program dan kegiatan dalam menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, seperti kemiskinan ekstrim, stunting, dan pengelolaan aset.
"Persoalan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan program harus menjadi solusi dalam mewujudkan efektivitas pelayanan publik yang mampu menjawab masalah-masalah yang ada di daerah kita," tandasnya. (ADV/DISKOMINFOKALTIM)
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
