Aktivis: Kritik ke Rudy Mas'ud terkait Dinasti Politik dan Utang Itu Berdasarkan Fakta

Sabtu, 19 Oktober 2024

SELASAR.CO, Samarinda – Aktivis muda Andi Muhammad Akbar memberikan tanggapan terkait laporan yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon Rudy Mas'ud-Seno Aji ke Polda Kalimantan Timur. Laporan tersebut menuduh Andi menyampaikan ujaran kebencian terkait kritiknya mengenai dinasti politik dan utang salah satu pasangan calon.

Kepada Selasar, Andi menjelaskan bahwa laporan tersebut mencakup dua hal utama yaitu dinasti politik dan utang. "Statement saya di media ini diambil oleh akun TikTok dan di-screenshot. Jadi, ada dua hal yang dilaporkan: politik dan utang," ujarnya.

Andi menegaskan bahwa kritiknya mengenai dinasti politik didasarkan pada literatur dan pandangan akademis yang sudah banyak dibahas. "Saya hanya menyampaikan pandangan saya sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Timur. Dalam berbagai literatur yang saya baca, dinasti politik tidak menunjukkan profesionalisme dalam mengelola pemerintahan," jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan yang tinggi jika lembaga eksekutif dan legislatif dikuasai oleh satu keluarga. "Secara garis besar, saya hanya mengomentari isu yang sebenarnya sudah ramai di publik," tambah Andi.

Berita Terkait

Terkait utang, Andi menyebutkan bahwa kritiknya didasarkan pada data resmi yang dikeluarkan oleh LHKPN. "Utang 137 miliar menurut saya bukan angka yang main-main, angka yang sangat besar sekali. Walaupun dia pengusaha, angka ini sangat besar," tegasnya.

Andi juga menanggapi pernyataan kuasa hukum pasangan calon yang menyarankan agar kritik difokuskan pada visi misi. Menurutnya, rekam jejak calon pemimpin juga harus diperhatikan. "Bagaimana mungkin kita melihat satu fase dari visi misi dan programnya tanpa melihat rekam jejak yang ke belakang?" katanya.

Ia menambahkan bahwa laporan tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemimpin dalam mengelola perbedaan pendapat secara bijak. "Saya sangat menyayangkan dan kecewa. Pelaporan itu adalah tanda bagaimana pemimpin kita tidak mampu mengelola perbedaan pendapat dan pandangan secara bijak," ucap Andi.

Dirinya menyebutkan bahwa hingga saat ini belum menerima panggilan apapun dari pihak kepolisian usai laporan tersebut dilayangkan. Meski begitu ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan pakar-pakar hukum jika nantinya memang keteranganya dibutuhkan.

Sementara itu, aktivis muda lainnya, Renaldi Saputra juga menyayangkan langkah hukum yang dilakukan tim Rudy-Seno. “Saat ini kita merasakan bahwa Indonesia semakin tidak demokratis, semakin banyak warga negara yang takut mengutarakan pendapatnya, dikarenakan kurang bijaknya penguasa dan elite dalam merespons setiap narasi, serta kritikan yang lahir dari rakyat”, kata Renaldi.

Ia menilai setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat, termasuk Andi Muhammad Akbar, dan hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. “Saya sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh kuasa hukum Rudy-Seno. Itu adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Apabila narasi yang disampaikan oleh saudara Akbar itu tidak benar, maka ada banyak metode serta langkah yang harusnya bisa diterapkan, membuat narasi tandingan misalnya, bahwa apa yang disampaikan saudara Akbar itu salah, atau mengundang saudara Akbar untuk debat secara terbuka mengenai narasi yang telah ramai diperbincangkan” usul Renaldi Saputra.

Dia kemudian berpendapat mengenai apa yang disampaikan Akbar. "Apa yang salah pada narasi tersebut? Bukankah arti dari Dinasti Politik adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, bukankah sistem ini yang sedang dijalankan oleh Rudy?"

Mengenai utang, Renaldi menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rudy dilaporkan memiliki utang pribadi sebesar 137 miliar. "Artinya yang disampaikan saudara Akbar adalah benar mengenai utang ini, bahkan bukan hanya Akbar, tapi seluruh masyarakat pun perlu khawatir terkait komitmennya (Rudy Mas'ud) dalam memberantas korupsi, mengingat utang pribadinya yang begitu besar," tegasnya.

Terlepas benar dan salah mengenai narasi di atas, kata Renaldi, merespons pendapat serta kritik dengan proses hukum itu menandakan bahwa Rudy dan Seno merupakan calon pemimpin yang antikritik.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan