Politik
Isran Noor Isran-Hadi Pilgub Kaltim calon gubernur kaltim relawan isran-hadi
Kisah “Gubernur Sawit” Isran Noor dalam Menghadapi Sanksi Uni Eropa
SELASAR.CO, Tanah Paser - Pada bulan Juni 2023, Isran Noor, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, menghadapi tantangan besar dalam industri kelapa sawit. Sanksi dari negara-negara Eropa mengancam ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. "Harga sawit pernah jatuh karena sanksi dari negara Eropa. Mereka melarang memproduksi CPO karena sawit dianggap merusak lingkungan, itu jadi permainan waktu itu," ungkap Isran Noor.
Julukan "Gubernur Sawit" pun disematkan padanya, mencerminkan perannya yang signifikan dalam industri ini. Ketika European Union Deforestation Regulation (UEDR) diterbitkan, Isran Noor segera menyadari potensi dampaknya. "Bulan Juni 2023 saat itu saya masih menjadi gubernur, keluar yang namanya UEDR. Di situ saya melihat bahwa kita akan kena sanksi Eropa yang tidak mau lagi mengimpor CPO," jelasnya.
Menanggapi situasi tersebut, ia mengumpulkan para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). "Saat itu saya minta mereka pelajari berapa ton sawit yang kita kirim ke Eropa dan Amerika. Dan informasi dari mereka hanya 8 persen dari seluruh produksi CPO nasional," katanya.
Data menunjukkan produksi nasional CPO mencapai 55 juta metrik ton, dengan 20 juta ton digunakan untuk keperluan industri dalam negeri, termasuk biodiesel. Artinya, sekitar 35 juta metrik ton diekspor ke luar negeri, dan hanya 8 persen atau sekitar 200 ribu metrik ton per tahun yang dikirim ke Eropa dan Amerika. "Kalau begitu saya putuskan untuk menghentikan ekspor CPO ke Eropa dan Amerika. 200 ribu metrik ton itu bisa dialihkan untuk bahan baku industri dalam negeri. Itu pertanyaan saya," tegas Isran Noor.
Berita Terkait
Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak. Hanya enam hari kemudian, delegasi internasional datang menemui Isran Noor. "Kira-kira 6 hari kemudian, datang pesawat dari Amerika dan WTO ke Balikpapan. Mereka datang untuk menemui Gubernur Sawit," ceritanya. Pertemuan di Hotel Four Points Balikpapan itu dihadiri enam senator Amerika dan tujuh anggota WTO dari Eropa. Mereka menjelaskan bahwa UEDR belum dilaksanakan. "Dan sampai sekarang UEDR tidak dilaksanakan oleh Uni Eropa dan WTO," tambahnya.
Langkah berani Isran Noor menunjukkan sikap tegas dalam melindungi kepentingan industri sawit Indonesia. Dengan mengalihkan ekspor ke pasar domestik, ia memastikan bahwa produksi CPO tetap terserap. Keputusan ini juga mengirim pesan kuat kepada dunia internasional tentang kemandirian Indonesia dalam menentukan arah industrinya.
Keputusan Isran Noor bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk diplomasi yang efektif. Dengan menegaskan posisi Indonesia, ia mendorong dialog lebih lanjut dengan negara-negara pengimpor. Industri sawit Indonesia pun terus beroperasi tanpa tergantung pada pasar Eropa dan Amerika, memanfaatkan potensi dalam negeri yang besar.
Langkah ini juga menginspirasi daerah lain untuk lebih mandiri dan berani dalam mengambil keputusan strategis.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
