Politik
rudy-seno Pilgub Kaltim Debat Pilgub Katim Isran-Hadi Hadi Mulyadi 
Klaim Rudy Soal ABPD Kaltim Banyak untuk Belanja Pegawai Dibantah Hadi Mulyadi
SELASAR.CO, Jakarta - Pada sesi kedua debat ketiga Pilkada Kaltim berlangsung seru, Calon Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas'ud, dan Calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 1, Hadi Mulyadi, saling beradu argumen mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur.
Rudy Mas'ud: Anggaran Tidak Memberikan Manfaat Maksimal
Rudy Mas'ud mengkritik penggunaan APBD yang menurutnya tidak proporsional. "Anggaran kita hanya digunakan untuk belanja pegawai sebesar 49%, atau sekitar Rp9 hingga Rp10 triliun," tegasnya. Ia menyoroti bahwa masyarakat Kalimantan Timur hanya mendapatkan sedikit manfaat dari anggaran yang besar. "Masyarakat Kalimantan Timur hanya mendapatkan 17% dari APBD yang lebih dari Rp20 triliun," tambah Rudy.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur dan layanan publik yang kurang memadai. "Kondisi jalan kita rusak parah dan masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan serta kesehatan yang layak," ujarnya. Rudy berpendapat bahwa dengan anggaran yang ada, seharusnya pemerintah mampu memberikan layanan gratis kepada masyarakat. "Kita seharusnya mampu memberikan pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh anak-anak kita," katanya. Ia juga mencontohkan Kota Balikpapan yang telah menggratiskan BPJS dan menyediakan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP.
Berita Terkait
Hadi Mulyadi: Data yang Akurat dan Pengelolaan yang Tepat
Menanggapi kritik tersebut, Hadi Mulyadi membantah klaim Rudy. "Dana APBD Kaltim sebesar Rp25,3 triliun tidak mungkin hanya 7% untuk masyarakat," ujarnya. Hadi menjelaskan bahwa dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk biaya pegawai dan sifatnya sudah ditentukan. "Dana dari pusat seperti DAU, DAK, dan DBH digunakan untuk biaya pegawai yang tidak bisa diganggu gugat," jelasnya. "Kalau kita kurangi, berarti kita mengurangi hak makan masyarakat yang menjadi pegawai negeri," tambah Hadi.
Ia juga menekankan manfaat nyata yang telah diberikan kepada masyarakat melalui pengelolaan APBD. "Sebanyak Rp1,3 triliun digunakan untuk beasiswa, yang menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya. Hadi menegaskan bahwa data statistik menunjukkan informasi positif untuk Kalimantan Timur. "Lima tahun kami telah memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Timur, dan kami akan melanjutkan serta menuntaskan apa yang belum kami selesaikan untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan