Pilkada Kukar Belum Usai, Edi Damansyah Didiskualifikasi dan Diadakan Pemilihan Ulang

Senin, 24 Februari 2025

SELASAR.CO, Tenggarong - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2024, pada Senin (24/2/2025).

Sidang ini mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang diajukan oleh pihak pemohon Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Dendi Suryadi dan Alif Turiadi.

Amar putusan dalam eksepsi yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, bahwa menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Selain itu, Ketua MK juga menyampaikan 11 poin yang ada di dalam pokok permohonan, yakni;

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
Mengabulkan diskualifikasi Drs Edi Damansyah MSi sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024.
Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1893 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1131 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang Calon Bupati Drs Edi Damansyah MSi.
Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1132 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 23 September 2024, sepanjang calon Bupati Drs Edi Damansyah MSi.
Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung calon Bupati atas nama Drs Edi Damansyah MSi yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024, serta tanpa mengubah nomor urut, yaitu nomor urut 1.
Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Drs Edi Damansyah MSi sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aquo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasul pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara dalam rangka amar putusan ini.
Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

"Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu (19/2/2025), yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada Senin (24/2/2025) selesai diucapkan pada pukul 17.05 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut diatas dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak," ujar Ketua MK, Suhartoyo.