Kutai Kartanegara
Kukar Butuh Strategi Baru untuk Tingkatkan PAD
SELASAR.CO, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar, mencapai Rp10 hingga Rp12 triliun per tahun.
Namun, besarnya belanja daerah ini dinilai belum sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal, terutama dalam memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Selama ini kita keluarkan duit triliunan, tapi nggak ada yang balik. Harusnya PAD kita naik, minimal ada yang kembali ke kas daerah," ujar Ahmad Yani.
Berita Terkait
Menurutnya, kelemahan terbesar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah BUMD yang belum diberdayakan secara serius.
Pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari bagaimana proyek bisa menciptakan nilai ekonomi.
"Kontraktor biasa bisa untung, tapi BUMD kita nggak dilibatkan. Harusnya ada ‘kontraktor negara’ dari BUMD sendiri yang ikut proyek-proyek daerah," katanya.
Jika BUMD aktif dalam mengelola proyek APBD, uang yang keluar bisa tetap berputar di daerah dan meningkatkan PAD.
Potensi BUMD di Kukar sangat besar, dengan sumber daya di sektor tambang, migas, perkebunan sawit, pertanian, hingga jasa. Namun, potensi ini belum dikelola secara optimal.
"Kita punya sumber daya. Kita juga bisa jadi pemasar, pengelola, bahkan investor. Tinggal bagaimana niat dan manajemen kita mengelolanya," sebutnya.
Ahmad Yani menekankan pentingnya strategi baru dalam menghubungkan kebijakan anggaran dengan orientasi bisnis. Sehingga, proyek pembangunan tidak hanya fokus pada penyelesaian bangunan, tetapi juga pada dampak ekonominya bagi daerah.
DPRD Kukar menyatakan siap mendorong regulasi dan dukungan anggaran, agar BUMD lebih aktif dan meningkatkan PAD.
"Kita ingin APBD yang besar. Ini kembali dalam bentuk PAD. Bukan cuma habis, tapi jadi kekuatan ekonomi daerah. DPRD sudah pikirkan, tinggal eksekutif menindaklanjuti, ucapnya.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kukar.
Penulis: Juliansyah
Editor: Awan
