Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat: Pemerintah merasa Dilema?

Jumat, 03 Oktober 2025

Mengamati segala fenomena yang terjadi di negara tercinta Indonesia ini tidak afdol jika tidak terdapat kesenjangan sosial – ekonomi yang terus menumpuk di dalamnya. Kesenjangan Sosial – Ekonomi selalu menjadi fenomena klasik yang selalu hadir di Indonesia. Pemerintah selalu menyuarakan terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi, namun dibalik itu semua masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang tergolong kedalam kategori ketertinggal dari berbagai aspek, mulai dari aspek Pendidikan, Kesehatan, Infastruktur, dan Pekerjaan yang layak. Kesulitan didalam mengakses inilah yang menyebabkan adanya ketertinggalan suatu masyarakat terhadap apa yang seharusnya sudah menjadi hak mereka, sehingga berujung kepada timbulnya ketimpangan sosial ekonomi antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang terdampak oleh adanya ketimpangan, bukankah setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan yang sama? Namun Sejauh mana usaha Pemerintah didalam mengatasi kesenjangan?

Realita Kesenjangan sosial yang ada di Indonesia sulit untuk dipungkiri, sebab pada faktanya saat ini masih terdapat persebarangan kesenjangan sosial yang bersarang di negeri Konoha ini. Hal ini dibuktikan Berasarkan data yang saya temukan melalui BPS, Data Indeks Gini Ratio periode September 2020 – Maret 2024 menunjukkan adanya kenaikan koefisiensi gini yang mana hal ini menandakan bahwa kedudukan masyarakat kaya menjadi semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin menjadi semakin miskin, yakni pada Periode Maret 2024 nilai koefisien gini di Indonesia ialah 0,379 kemudian pada periode September 2024, angka tersebut naik menjadi 0,381. Masyarakat dengan klasifikasi kelas sosial kebawah cenderung kesulitan didalam meningkatkan status sosial mereka, namun sebaliknya Kelompok yang memiliki akses leluasa terhadap Sumber Daya Alam dan Politik cenderung memperkuat posisi nya sebagai masyarakat kelas sosial keatas.

Kesenjangan yang kerap menyerang masyarakat kalangan bawah cenderung membawakan dampak negatif bagi kehiduppan mereka, entah dari kurang layaknya tempat mereka tinggal, tidak terpenuhinya asupan gizi yang mereka dapatkan, hingga sulitnya pekerjaan yang mereka temukan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan guna menipiskan angka kesenjangan, baru – baru ini Pemerintah meluncurkan Program Makan Siang Gratis yang disasarkan kepada para pelajar. Program Makan siang Bergizi gratis berorientasi kepada peningkatan gizi anak – anak sekolah untuk memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang layak, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan Kesehatan bagi kalangan masyarakat, mendukung pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan membantu masyarakat kurang mampu terkait biaya pengeluaran mereka dalam hal biaya makan anak – anak mereka.

Namun dibalik Inovasi Pemerintah didalam mengurangi Kesenjangan sosial tidaklah selalu berjalan mulus, sebab faktanya pada saat ini masih banyak permasalahan didalam jalannya program makan siang bergizi gratis. Berdasarkan berita yang telah beredar secara meluas mealui berbagai media sosial menunjukkan banyaknya Pelajar yang alih – alih mendapatkan perbaikan gizi justru mereka mendapatkan penyakit baru yakni keracunan makanan. Padahal Inovasi didalam peluncuran program Ini sangatlah menggebu – gebu, namun mengapa yang terjadi di lapangan justru menimbulkan permasalahan baru?

Kesenjangan Sosial tidak melulu membahas terkait bagaimana asupan gizi dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun terkadang masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak berharap bahwa mereka bisa makan di keesokan hari. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka didalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Didalam menyikapi ini Pemerintah janganlah bersikap denial terhadap masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Menurut saya, seharusnya Pemerintah lebih menggencarkan bantuan sembako kepada masyarakat yang benar – benar tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dengan seperti ini maka Pemerintah telah membantu masyarakat miskin didalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka sekeluarga dan meminimalisir terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan (19/09/2025), menurutnya pengalihan anggaran program Bansos dapat memperpanjang durasi pemberian beras pada masyarakat yang membutuhkan, Anggaran MBG yang tidak terserap secara maksimal akan dialihkan kepada perluasan bantuan pangan beras 10 kilo kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kesenjangan Sosial – ekonomi bukanlah suatu fenomena yang baru lagi di Negara Indonesia, dimana ada Pembangunan disitulah terdapat kesenjangan pula. Masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah serba kekurangan, sehingga memberikan dampak serius bagi kehidupan mereka. Program Makan Bergizi Gratis menurut saya tidak perlu diadakan dengan iming – iming untuk memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa jika didalam implementasinya justru masih memberikan masalah kesehatan bagi masyarakat. Pemberian bantuan sembako yang layak kepada masyarakat rentan sudah lebih daripada cukup, jika memang orientasi Pemerintah ingin mewujudkan masyarakat yang sehat. Menilik dari keadaan yang ada banyak sekali pelajar yang bukannya sehat dan bergizi malah justru dapat penyakit dan harus dilarikan kerumah sakit, namun apa Langkah konkrit yang diambil Pemerintah? Alih – alih melakukan evaluasi sebaiknya Pemerintah segera memberikan Solusi konkrit yang dapat menangani segala permasahalan terkait Program Makan Bergizi Gratis tanpa menimbulkan permasalahan baru lagi.

Penulis:
Handis Hanum
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Mulawarman

Editor: Awan