Utama
gratispol testimoni gratispol sekolah kaltim sekolah kaltim testimoni gubernur sudarno
Fenomena Ucapan Video Terima Kasih di SMA Kaltim, Tim Gubernur: Tidak Ada Niat Buruk, Hanya Masyarakat Perlu Tahu
SELASAR.CO, Samarinda – Fenomena ucapan terima kasih yang disampaikan serentak oleh sejumlah SMA di Kalimantan Timur kepada Gubernur Rudy Mas’ud menjadi sorotan publik. Apresiasi tersebut berkaitan dengan program Gratispol, khususnya bantuan seragam sekolah bagi pelajar.
Di tengah fenomena itu, beredar pula pesan berantai yang diduga mengajak kalangan kampus hingga tokoh keagamaan untuk membuat video serupa. Kondisi ini memunculkan beragam tanggapan di masyarakat, termasuk kekhawatiran adanya keterlibatan institusi pendidikan dalam kepentingan tertentu.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim, Sudarno, menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada niat buruk di balik fenomena tersebut.
Menurutnya, sejak awal tim transisi gubernur memang mendorong kalangan kampus untuk membantu menyosialisasikan program pemerintah, terutama terkait teknis dan persyaratan akses bantuan seperti beasiswa.
Berita Terkait
“Tujuannya untuk memperkuat sosialisasi program, agar mahasiswa atau pelajar memahami cara mengakses bantuan. Bukan untuk hal lain,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Terkait beredarnya ajakan membuat testimoni, Sudarno mengaku belum mengetahui secara pasti sumber maupun bentuk instruksi tersebut. Namun, ia melihat kemungkinan adanya dorongan agar masyarakat yang telah merasakan manfaat program turut menyampaikan pengalaman mereka.
“Di media sosial kan banyak kritik. Mungkin ada keinginan agar yang menerima manfaat juga menyampaikan, sehingga informasi yang beredar lebih berimbang,” katanya.
Ia menilai, jika memang ada ajakan yang bersifat informal atau personal, hal tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Sebab, tidak ada kewajiban ataupun konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak mengikuti ajakan tersebut.
Meski demikian, Sudarno mengakui keterlibatan institusi pendidikan, khususnya pelajar, perlu menjadi perhatian. Ia menilai hal tersebut bisa menjadi persoalan jika terbukti ada instruksi resmi yang mengarah pada kepentingan tertentu.
“Kalau itu perintah resmi tentu harus dilihat aspek hukumnya. Tapi kalau sifatnya imbauan personal, keputusan tetap ada di masing-masing,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menilai penyampaian apresiasi secara sukarela dari masyarakat yang merasakan manfaat program justru dapat menjadi bagian dari transparansi informasi publik.
“Kalau itu muncul secara alami, saya pikir tidak masalah. Justru masyarakat lain jadi tahu program itu benar dirasakan,” pungkasnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
