Utama
tim ahli gubernur kaltim Aksi 21 april pemprov kaltim demo kaltim
Tim Ahli Gubernur Kaltim Eko SH: Pernyataan Bambang Widjojanto soal Demo 214 Berdasarkan Data
SELASAR.CO, Samarinda – Perbedaan pandangan mencuat di tengah meningkatnya suhu menjelang rencana aksi 21 April yang akan digelar oleh Koalisi Rakyat di Kalimantan Timur.
Bambang Widjojanto selaku Dewan Penasihat Tim Ahli Strategis Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim menyebutkan dalam video yang diunggah ke beberapa platform media sosial, bahwa aksi pada 21 April itu merupakan residu politik 2024.
“Apa yang bisa dilihat dari gelombang demonstrasi yang direncanakan pada 21 April di Kaltim, dipastikan memang secara sengaja dikemas seolah-olah sebagai aspirasi rakyat dan mobilisasi dipastikan bukan aspirasi rakyat, ini adalah residu politik pada kontestasi pilgub 2024 yang belum selesai,” kata Bambang, mantan Wakil Ketua KPK.
Pakar Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyoroti pernyataan tersebut. Ia menilai respons yang disampaikan justru tidak menyentuh substansi kritik publik.
Herdiansyah mengatakan, pernyataan yang muncul dari lingkaran gubernur tidak mengejutkan. Menurutnya, posisi tim ahli memang sebagai pihak yang menyampaikan dan membela kebijakan kepala daerah.
Berita Terkait
- Gubernur Mas’ud Minta Pencegahan Korupsi di Kaltim Tak Lagi Fokus pada Penindakan, Tapi Masuk ke Ruang Kelas
- Buka-Bukaan Data, Biro Umum Kaltim Paparkan Rincian Anggaran Jasa Cuci Ratusan Juta
- Gubernur Mas’ud Kritik Pemda Soal Pembangunan Fisik: Jangan Hanya Bangun Gedung, Kalau Pelayanan Dasar Lemah
“Pernyataan itu tidak mengherankan. Mereka memang berada di posisi sebagai penyampai atau perpanjangan tangan gubernur,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengkritik fokus pernyataan yang dinilai lebih banyak menyoroti rencana aksi demonstrasi dibandingkan isi kritik masyarakat.
“Alih-alih membahas substansi kritik publik, mereka justru mengomentari metode aksi 21 April. Itu menurut saya tidak tepat,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai pihak yang memiliki kapasitas keahlian, tim ahli seharusnya memberikan tanggapan berbasis analisis terhadap persoalan yang dikritik masyarakat, bukan sekadar membangun narasi tandingan.
Selain itu, Herdiansyah juga menanggapi anggapan yang mengaitkan rencana aksi dengan kelompok yang disebut belum menerima hasil pemilihan kepala daerah sebelumnya. Menurutnya, pandangan tersebut tidak relevan dalam konteks demokrasi.
“Kalaupun ada pihak yang berbeda pilihan politik, mereka tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Dalam demokrasi, oposisi itu justru penting,” ujarnya.
Sementara itu, anggota TAGUPP Kaltim, Eko Satiya Hushada, menilai pernyataan Bambang Widjojanto berdasarkan data.
“Sekelas Mas Bambang Widjojanto, kalau bicara tentu ada data. Gak lah dia mau mengorbankan nama besarnya. Teman-teman sebagai wartawan pasti paham, mana data yang perlu dibuka sekarang, mana yang dibuka jika memang sudah perlu dibuka. Kalau Mas Bambang Widjojanto bicara begitu, baca itu sebagai isyarat,” ucap Eko.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
