Ragam

Pusat Dikabarkan Potong APBD Kaltim 20 Persen, Sabani: Aman Aja Itu

Senin, 14 Oktober 2019

SELASAR.CO, Samarinda - Paripurna DPRD Kaltim akhir Agustus lalu, sepakat mengesahkan APBD Kaltim tahun 2020 sebesar 11,75 triliun. Namun kabar tidak sedap datang dari pemerintah pusat. Beredar info di grup-grup Whatsapp jurnalis di Samarinda, tentang pemotongan APBD Kaltim sebesar 20 persen.

Akibatnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini tengah melakukan rasionalisasi anggaran. Pemotongan 20 persen APBD Kaltim ini diduga merupakan sanksi dari pemerintah pusat kepada gubernur, akibat tidak difungsikannya sekretaris provinsi Kaltim yang telah dilantik Mendagri beberapa waktu lalu.

Memverifikasi isu tersebut, Selasar mencoba mengkonfirmasi kepada pejabat Pemprov Kaltim. Muhammad Sabani, Asisten I Sekprov Kaltim menyampaikan, pihaknya belum mendapatkan surat pemberitahuan dari pusat terkait pemotongan ini. Pemprov masih berpegangan pada hasil penetapan paripurna APBD Kaltim 2020 sebesar Rp 11,75 triliun. "Gak ada dipotong, aman aja itu," ungkap Sabani singkat.

Sabani juga enggan mengomentari dugaan sanksi yang diberikan pusat terkait tidak diaktifkannya Sekprov Kaltim definitif. Diketahui, Mendagri telah melantik Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim. Namun, hingga kini Gubernur Isran Noor belum mengakuinya.