Warta
Pemprov Kaltim Pengurangan Tenaga Outsourching Penyesuaian APBD 2026 APBD Kaltim Provinsi Kaltim
Pemprov Kaltim Siapkan Pengurangan Tenaga Outsourcing Imbas Penyesuaian APBD 2026
SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan melakukan rasionalisasi atau efisiensi terhadap tenaga outsourcing pada 2026. Kebijakan ini diambil menyusul turunnya kemampuan fiskal daerah setelah APBD Kaltim berkurang sekitar Rp6 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa posisi tenaga outsourcing berbeda dengan ASN, karena bergantung pada kontrak kegiatan yang dikelola pihak ketiga. Dengan berkurangnya anggaran, penyesuaian jumlah tenaga outsourcing tidak dapat dihindari.
“Otomatis ada rasionalisasi (pengurangan). Kita menyesuaikan dengan kekuatan dana yang kita miliki,” ujar Sri Wahyuni, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan, untuk layanan seperti kebersihan dan keamanan yang selama ini dikelola melalui mekanisme lelang, jumlah tenaga yang diserap sangat bergantung pada nilai kontrak yang dapat dibiayai APBD tahun depan. Penyesuaian juga bisa dilakukan melalui pengaturan beban kerja oleh penyedia jasa.
Berita Terkait
“Standarnya mungkin tidak sama seperti sebelumnya, tetapi kita ingin mereka tetap bisa bekerja. Ini tergantung bagaimana penyedia memberdayakan stafnya,” katanya.
Sri Wahyuni mencontohkan, pembagian tugas bisa diatur ulang sehingga tenaga yang sebelumnya bekerja penuh dapat disesuaikan mengikuti kemampuan anggaran tanpa harus menghilangkan seluruh peran.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah akan melakukan penghematan belanja, bukan hanya pada sektor outsourcing. “APBD kita turun dari Rp21 triliun, berkurang sekitar Rp6 triliun. Jadi semua belanja harus disesuaikan,” ujarnya.
Terkait besaran rasionalisasi, Sri Wahyuni belum merinci angka pasti karena masih menunggu penyesuaian per perangkat daerah. Namun ia mengungkapkan bahwa beberapa OPD diproyeksikan melakukan penyesuaian hingga sekitar 66 persen pada beberapa jenis belanja, termasuk pemeliharaan.
Secara umum, Pemprov Kaltim kini fokus mengoptimalkan penyerapan anggaran OPD di triwulan akhir. Meski beberapa OPD menunjukkan peningkatan, masih ada yang realisasi keuangannya belum sejalan dengan pelaksanaan kegiatan.
Dengan adanya penyesuaian fiskal ini, pemerintah berharap efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan layanan publik, sekaligus menjaga keberlangsungan tenaga kerja outsourcing melalui skema yang lebih proporsional.
Penulis: Boy
Editor: Awan
