Utama
Bukan Masalah Anggaran, Ini Duduk Perkara Video Viral Ribut dengan Sekkot
SELASAR.CO, Samarinda – Potongan video percekcokan yang melibatkan pejabat Kota Samarinda viral di jagat maya dan mengundang banyak komentar dari warganet. Video berdurasi 43 detik itu pun membuat gusar sejumlah orang yang nampak dalam tayangan itu. Ketua DPRD Samarinda, Siswadi salah satunya.
Sempat ditengarai percekcokan di salah satu kafe di bilangan Jalan Juanda itu tengah membahas masalah anggaran. Namun hal itu dibantah oleh Siswadi.
"Nggak ada bahas anggaran di kafe. Selama tiga periode saya menjabat tak pernah bahas anggaran di tempat luar selain kantor DPRD," tegas Siswadi saat ditemui di rumah jabatannya, Selasa (7/1/2020).
Dia pun tak ingin masalah ini dibesar-besarkan lantaran ada kesalahpahaman. Sebab ia meyakini agenda itu sudah berlangsung dan dalam agenda santai biasa.
Berita Terkait
"Kan sah-sah saja anggota dewan mau kongkow dimana saja," imbuhnya.
Namun saat disinggung kericuhan itu disebabkan oleh beberapa anggota dewan lama, lantaran pokok pikiran (pokir) mereka tak direalisasikan dalam anggaran. Sehingga membuat beberapa pihak sempat bersitegang. Siswadi pun memberikan jawabannya.
"Aspirasi jalankan saja. Silahkan tanya ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) karena mereka teknisnya. Yang jelas bahas anggaran bukan periode kepemimpinan saya. Karena disitu ada beberapa kawan anggota dewan periode lama," tuntas Siswadi.
Ditemui terpisah salah seorang mantan anggota dewan periode 2014-2019 Datu Hairil Usman yang terlibat selisih paham mengaku, keributan dalam video yang beredar memang tengah membahas pokir.
"Pokir anggota dewan periode 2014-2019 itu tidak jelas kemana. Misal saya saja, wilayah hukum saya kan di Sungai Kunjang tiba-tiba proyek itu munculnya di Makroman, di Samarinda Utara,” bebernya.
Tak ingin ada kesalahpahaman, Hairil pun langsung menyambangi ruang kerja Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin, di Balaikota, Selasa sore (7/1/2020).
Ia bersama enam anggota dewan periode sebelumnya tetap bersikukuh kepada Pemkot Samarinda, agar pokir mereka bisa diwujudkan. Sebab hal ini menjadi janji mereka saat masih menjabat sebagai wakil rakyat.
"Karena saya sudah janji kepada masyarakat. Meskipun tidak menjabat lagi, tapi saya merasa tidak enak dengan masyarakat kalau tidak ada realisasinya," beber Hairil yang dulunya menjadi perwakilan dapil Sungai Kunjang.
Kedepannya ia menyarankan kepada Sugeng selaku ketua TAPD untuk mewujudkan pokir yang seharusnya ada dalam APBD tahun lalu. Sebab jika kegiatan berubah, bisa dianggap melanggar aturan.
"Sudah jelas ada dalam APBD. Kan kami yang mengesahkan. Tiba-tiba hilang itu kan jelas ada pelanggaran. Kami akan tetap mendorong pokir kami," tutup Hairil.
Penulis: Fathur
Editor: Yoghy Irfan
