Ragam
Universitas Mulawarman Rektor Unmul Masjaya Kampus Merdeka Mendikbud
Unmul Ingin Jadi "Kampus Merdeka" Pertama di Indonesia
SELASAR.CO, Samarinda - Wacana Kampus Merdeka yang dipaparkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, beberapa waktu lalu menuai berbagai opini dan tanggapan. Baik dari birokrasi kampus, mahasiswa, pemerintahan di daerah, serta masyarakat luas.
Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Masjaya, menyambut wacana ini dengan respons positif. Menurutnya, hal ini sejalan dengan dua hal yang tengah dia kerjakan di Unmul saat ini. Yakni merealisasikan Kampus Merdeka dan pendampingan masyarakat di ibu kota negara (IKN) baru.
Seperti diketahui, dalam salah satu poin kebijakan kampus merdeka, mahasiswa dibebaskan mempelajari sesuatu di luar disiplin ilmu yang diambil. Bentuknya bisa magang, praktik kerja, mengajar di sekolah pedalaman, melakukan riset yang didampingi dosen ataupun membantu penelitian mahasiswa S2 dan S3.
“Setiap mahasiswa memiliki hak untuk mengambil mata kuliah 3 semester di luar prodi,” ujarnya kepada SELASAR.
Berita Terkait
Di Indonesia, Kampus Merdeka belum ada yang berjalan, karena baru sampai taraf konsep. “Saya sudah sampaikan kepada pengurus-pengurus Universitas Mulawarman, kalau memungkinkan, kami pertama yang memulai,” tegasnya.
Selain itu, dalam waktu dekat rencana Unmul untuk menjalankan program pelatihan kepada masyarakat di daerah, akan segera diajukan kepada gubernur. Hingga saat ini, proses penyusunan proposal program ini masih berjalan.
Universitas terbesar di Kaltim ini juga ingin turut berperan, dalam hal pendampingan masyarakat di daerah calon ibu kota negara (IKN) yang baru. Dengan peningkatan skill dan kualitas SDM masyarakat, diharapkan proses pembangunan infrastruktur IKN baru akan menggunakan tenaga kerja lokal.
“Kami mau pada saat membangun infrastruktur (IKN), pekerjanya adalah masyarakat sekitar. Tentu kami akan mengedukasi, membimbing, memberi keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh mereka. Sehingga hal ini betul-betul bisa terwujud,” terang Masjaya.
“Kita bisa menjalin kerja sama apakah dengan Kementerian Desa, PUPR, Bappenas, atau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal bagaimana mewujudkan impian ini,” tambahnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
