Kutai Timur

pemulihan-ekonomi dampak corona Sekretaris Kabupaten Kutai Timur 

Aneh! Daerah Belum Setor Data, Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Ditentukan Pusat



10 daerah terbesar alokasi belanja penanganan dampak ekonomi
10 daerah terbesar alokasi belanja penanganan dampak ekonomi

SELASAR.CO, Sangatta – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020, dibuka Presiden Joko Widodo, melalui Video Conference yang diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, saat ini ada 10 daerah terbesar alokasi belanja penanganan dampak ekonomi.

“Untuk alokasi penanganan dampak ekonomi tingkat provinsi, pertama diduduki Jawa Barat, lalu Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Banten, Aceh, dan Sumatera Utara,” ungkap Tito saat memberikan pengarahan dalam rakornas tersebut.

Sementara untuk alokasi jaring pengamanan sosial 10 daerah terbesar se-Indonesia, peringkat pertama adalah Kabupaten Boyolali Rp 325 miliar, diikuti Kabupaten Kutai Timur Rp 265 miliar, Makassar Rp 190 miliar, Palembang Rp 150 miliar, Kabupaten Bungo Rp 126 miliar, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 124 miliar, Kabupaten Malang Rp 113 miliar, Tangerang Selatan Rp 111 miliar, Kabupaten Musi Banyu Asin Rp 107 miliar, dan Kabupaten Kediri Rp 102 miliar.

Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengaku tidak mengetahui mekanisme penentuan besaran alokasi anggaran yang disampaikan Kemendagri. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum menyerahkan data ke Kementerian, apalagi terkait anggaran pemulihan dampak ekonomi.

“Kalau dari kita belum ada sampaikan data, karena jika berkaitan dengan anggaran pemulihan ekonomi, kita juga baru melaksanakan rapat, terutama sumber anggarannya dari mana. Kan harus jelas juga,”. Katanya.

Bahkan, menurut Irawansyah, berdasarkan perkiraan pihaknya, untuk anggaran pemulihan ekonomi di Kutim, diproyeksikan hanya akan menghabiskan antara Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar.

“Jadi tidak sampai Rp 265 miliar,” tandas Irawansyah, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Timur.

Penulis: Bonar
Editor: Awan

Berita Lainnya