Ragam

pandemi Covid-19 Hetifah Sjaifudian DPR RI hetifah 

Ini Kontribusi Hetifah, Srikandi Kaltim di Senayan selama Pandemi

Kamis, 18 Juni 2020

SELASAR.CO, Jakarta – Pada 18 Maret 2020, merupakan awal pandemi di Bumi Etam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merilis kasus konfirmasi positif Covid-19 pertama yang dirawat di RSUD AW Syahranie Samarinda beserta dua pasien dalam pengawasan.

Sejak itu, saban hari setiap pukul 17.30 Wita Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi M Ishak melaporkan perkembangan penangananan virus dari Wuhan, China itu. Perkembangan ini selalu diikuti oleh legislator Kaltim di DPR, Hetifah Sjaifudian.

Ia menuturkan, dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim hanya Mahulu yang merupakan zona hijau karena tidak memiliki kasus konfirmasi Covid-19. Sementara 9 daerah lainnya, ada yang merupakan zona kuning, merah, hingga ungu berdasarkan jumlah kasus yang dimiliki.

Ia menilai sebagian pemerintah daerah sudah menjalankan protokol dengan ketat, seperti yang dilakukan oleh Balikpapan.

“Untuk pendatang harus memiliki surat keterangan negatif covid dengan PCR atau TCM dari rumah sakit yang terdaftar kemenkes. Mereka juga rutin memberikan imbauan kepada warga terkait protokol kesehatan,” ujar Hetifah.

Kendati demikian, melihat realitas yang terjadi di lapangan, kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pemerintah masih harus ditingkatkan. Hetifah menilai banyak warga yang belum memiliki kesadaran tinggi dan tetap keluar rumah tanpa protokol kesehatan yang ketat. “Ini merupakan PR kita bersama,” imbuhnya.

Sejak pertengahan Maret, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan kegiatan pendidikan beralih menjadi belajar dari rumah tidak terkecuali pelajar di Bumi Etam.

Hetifah menemukan sejumlah permasalahan pokok yang menjadi evaluasi dari penerapan tersebut. Di antaranya terkait masalah akses telekomunikasi, tingginya biaya kuota internet, keterbatasan gawai di rumah, minimnya kemampuan orang tuga dalam melakukan pendampingan, hingga soal kesiapan pengajar itu sendiri.

“Masalah-masalah ini tentu harus kita carikan bersama solusinya. Ke depannya, kami di DPR akan mendorong kebijakan-kebijakan yang berfokus untuk meningkatkan keberjalanan pendidikan jarak jauh,” lanjutnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kapasitas guru secara digital, pengarusutamaan pendidikan parenting, serta peningkatan kualitas platform pendidikan daring.

Wakil ketua Komisi X DPR RI ini menilai terdapat sisi positif dari penerapan belajar dari rumah ini. Yaitu, adanya fenomena baru yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang dalam kependidikan, antara lain maraknya sharing session yang terjadi antar-guru dan komunitas pendidikan, peningkatan literasi digital yang begitu signifikan bagi guru, orang tua murid, dan siswa, juga proses pendidikan yang lebih banyak mengeksplorasi materi-materi di luar buku paket. “Hal-hal ini dapat menjadi modal awal bagi kita untuk mentransformasi sistem pendidikan nasional,” lanjutnya.

Wanita kelahiran Oktober 1964 di Bandung ini mengungkapkan sejumlah kontribusi bagi konstituennya selama pandemi Covid-19 berlangsung. Khusus Kaltim, beberapa program aspirasi yang disampaikan melalui Komisi X telah terlaksana. Seperti pengadaan alat pelindung diri, hingga reagen PCR. Terkait pendidikan, yaitu beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah tersalurkan dengan baik kepada 56 ribu pelajar SD, 23 ribu pelajar SMP, 7 ribu pelajar SMA, 10 ribu pelajar SMK, serta beasiswa KIP Kuliah untuk seribu mahasiswa di Kaltim.

Selain itu, Hetifah juga memastikan penyesuaian kebijakan dan anggaran yang digelontorkan pemerintah selama Covid-19 agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan Kaltim khususnya.

“Sebagai contoh, di saat masyarakat mengeluhkan kesulitan biaya kuota, kami mengusulkan kepada Kemendikbud untuk menggagas program-program yang menyelesaikan masalah ini, seperti kerjasama dengan provider, dan pemberian izin penggunaan dana BOS untuk kuota,” paparnya.

Yang kedua memastikan aspirasi masyarakat yang paling terdampak bisa didengar dan dijadikan bahan pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, terdapat kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap internet, maka Komisi X mengusulkan penggunaan TVRI dan RRI sebagai salah satu solusi, mengingat akses terhadap TVRI dan RRI cukup luas di masyarakat.

Ketiga, membuat gerakan-gerakan sosial semisal pembagian nasi bungkus untuk korban banjir di Samarinda. “Rencananya, kami juga akan membagikan balasa (beras lauk pauk siap saji) sebanyak 9800 paket ke Kaltim,” lanjut srikandi Kaltim di Senayan ini.

Keempat, aktif berbagi informasi dan gagasan dengan stakeholder melalui puluhan webminar. Dengan komunikasi secara dua arah, Hetifah mengaku dapat menjaring aspirasi dari para konstituen di Kaltim sebagai bahan pembuatan kebijakan, dan mereka mendapatkan info terkini mengenai kebijakan dan program dari pemerintah pusat.

“Terakhir dan yang tidak kalah penting, kami harus menjadi role model dengan mencontohkan perilaku tertib dan patuh pada imbauan pemerintah, yang diharapkan dapat ditiru oleh masyarakat,” jelas politisi partai berlambang beringin tersebut.

Lebih lanjut, di masa menuju kenormalan baru (New Normal) ini Hetifah berharap masyarakat tetap waspada dan tidak menganggap pandemi telah berakhir. Ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat tidak bosan saling mengingatkan sesama untuk patuh dengan protokol Kesehatan.

“Masa-masa ini memang masa-masa yang berat bagi kita semua. Namun demikian dengan bekerja sama dan saling bergandengan tangan saya yakin kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini dengan baik,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan