Kutai Kartanegara
Bayar Utang kepada Kontraktor Utang Proyek Tahun 2020 Kontraktor Utang Pemkab Kukar
Kontraktor Tagih Janji Pemkab Kukar soal Utang Proyek Tahun 2020
SELASAR.CO, Tenggarong – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar serta pihak kontrakor. RDP ini merupakan tidak lanjut dari tuntutan pembayaran jasa pembangunan tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi.
Sebelumnya, RDP digelar pada 6 Januari 2021 lalu, dengan hasil kesepakatan di awal bulan Maret ini, Pemkab Kukar berkomitmen membayar utang kepada kontraktor.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan, lambatnya proses pembayaran ini memang sudah menjadi kesalahan bersama. Termasuk kesalahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar dan OPD terkait, sehingga proses pembayaran ini sampai terlambat.
"Jadi punya tanggung jawab masing-masing, teman-teman OPD harus gerak cepat," ujar Andi.
Berita Terkait
Ia menyebutkan, ada Rp204 miliar yang belum terbayarkan. Hal ini disebabkan tidak lengkapnya pengurusan administrasi dari OPD terkait yang menjadi syarat agar utang ini bisa terbayarkan.
"Makanya saya bilang, ini kembali ke OPD teknis. Harapan kami OPD teknis kerjanya semangat, jangan kerja asal saja," tegas Andi.
Ia pun berharap, pemerintah segera memenuhi tuntutan kontraktor ini. "Harapan kami, segera dibayarkan, yang penting sesuai aturan yang ada," ujarnya.
Andi menjelaskan, DPRD hanya bertujuan membantu percepatan pembayaran utang kepada pihak kontraktor. Karena menurut Andi, kontraktor adalah bagian aset negara. Jadi pemerintah sudah seharusnya proaktif terhadap kontraktor.
"Saya tegaskan, bahwa kita murni membantu teman-teman kontraktor dalam percepatan pembayaran tagihan ini supaya lancar, dan tidak ada meminta sesuatu kepada teman-teman kontraktor,” jelas Andi.
Sementara itu, Ketua Forum Kontraktor Kukar, Andi Husri, mengatakan, hari ini adalah RDP yang ketiga, terkait tuntutan pembayaran jasa pembangunan anggaran 2020 yang telah dikerjakan oleh kontraktor. Ia pun menyebutkan, setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, akhirnya menemui kesepakatan, bahwa pemerintah akan membayar pada tanggal 15 Maret 2021 mendatang.
"Menyangkut pembayaran utang yang tertunda kemarin, disepakati tanggal 15 ke depan, setelah peraturan tersebut ditandatangani, akan segera ada pencairan. Itu hasil rapat yang dihadiri oleh OPD dan teman-teman kontraktor," ujar Husri.
Ia pun menegaskan kepada pihak OPD terkait, jika hasil kesepakatan ini tidak dilaksanakan, pihaknya akan melakukan aksi demo. Bahkan akan mengambil langkah hukum, dengan tuntutan, bahwa apa yang disepakati tidak terlaksanakan.
"Jika teman-teman OPD terkait tidak bisa memenuhi janji hasil dari kesepakatan, tentunya kita akan melakukan upaya-upaya demo dan upaya hukum. Dengan tuntutan bahwa apa yang kita sepakati semuanya lepas," tegasnya.
Namun, ia tetap optimistis, bahwa pemerintah tidak akan mengingkari kesepakatan yang telah dibuat, dan pembayaran ini akan terealisasi sesuai waktu yang telah disepakati bersama.
"Sampai hari ini kita optimis, karena Komisi III DPRD kukar sudah sangat proaktif, mengundang pihak-pihak terkait, kemudian kita juga sudah proaktif. Sehingga, menghasilkan on progres, dan sampai hari ini alhamdulillah kesepakatan 3 bulan kemarin itu sudah jatuh tempo," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sukoco, mengatakan, pihaknya sanggup memenuhi kesepakatan untuk proses pembayaran pada 15 Maret mendatang. Tinggal kesiapan dari OPD terkait lainnya, karena proses administrasinya juga harus melalui OPD terkait.
Penulis: Juliansyah
Editor: Awan
