Kutai Timur
DPRD Kutim Pembangunan Puskesmas Bengalon Fasilitas Kesehatan di Kutim
Puskesmas Bengalon Masih Butuh Ruang Rawat Inap dan Alkes
SELASAR.CO, Sangatta – Kecamatan Bengalon sudah memiliki bangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang baru. Namun, keberadaan puskesmas baru itu ternyata belum sepenuhnya bisa berfungsi dengan baik, karena belum memiliki ruang rawat inap.
Padahal status puskesmas tersebut adalah paripurna, yang harus memiliki ruang rawat inap.
Saat menggelar reses di Kecamatan Bengalon beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kutim, dr Novel Tity Paembonan, mengatakan, sejumlah masyarakat di wilayah itu mengusulkan agar pembangunan Puskesmas Bengalon dituntaskan hingga penyediaan fasilitas alat kesehatannya (alkes).
“Agar puskemas tersebut bisa berfungsi dengan baik, maka diperkirakan puskesmas itu masih butuh anggaran yang cukup besar. Setidaknya, untuk ruang rawat inap, mungkin butuh anggaran 3 miliar lebih. Sementara untuk fasilitas alat kesehatan, setidaknya Rp 2 miliar,” terangnya.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Sehingga, karena masih membutuhkan anggaran yang cukup besar, masyarakat di wilayah itu berharap agar pembangunan puskesmas bisa dituntaskan oleh pemerintah.
“Jadi bangunan yang ada masih kosong, butuh meubeler, alkes, dan lain-lain. Agar pelayanan maksimal, setidaknya juga butuh mobil ambulans untuk pasien, ambulans untuk mayat, serta mobil operasional atau mobil lapangan,” katanya.
Selain itu, mobil operasinal juga sangat dibutuhkan puskesmas karena tugas puskesmas juga banyak. Misalnya melakukan penyuluhan, urusan adminitrasi ke kabupaten dan berbagai kegiatan lainnya. Karena itu, memang masih butuh cukup besar anggaran untuk bisa membuat puskesmas ini representatif.
Lebih lanjut, Novel mengakui jika investasi pemerintah untuk bidang kesehatan memang cukup besar. Namun, hal itu harus dilakukan, demi bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena itu, dalam UU Kesehatan, seharusnya anggaran untuk kesehatan itu 10 persen dari APBD.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
