Fraksi PDI Perjuangan: Laporan RPJMD Kutim 2021-2026 Jangan Asal Bapak Senang

Rabu, 21 April 2021

SELASAR.CO, Sangatta - Rapat Paripurna ke-8 digelar Rabu (21/4/2021) dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi dalam dewan mengenai Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026.

Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur menilai bahwa dalam penyusunan RPJMD 5 tahun ke depan, diharapkan pemerintah betul-betul melakukan inventarisasi potensi dan aset real yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur. Bukan laporan atau data “asal bapak senang”. Sehingga perencanaan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Seperti persoalan kesejahteraan pemerataan ekonomi, dari data capaian fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020 menunjukan bahwa sangat bergantung pada sektor migas dan batu bara sebagai sumber pendapatan APBD. Pertumbuhan ekonomi tanpa komponen migas dalam tiga tahun terakhir sebelum tahun 2019 cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan dengan migas dan batu bara,” ucap Yusuf T Silambi saat membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan.

Gambaran laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih sangat dipengaruhi oleh kegiatan komoditi pertambangan, khususnya batu bara (subsektor pertambangan nonmigas) yang kontribusinya hingga mencapai 80 persen dari keseluruhan nilai PDRB tahun 2020.

Berita Terkait

Sementara itu pembentukan PDRB tanpa migas dan batu bara relatif sangat kecil. Untuk sektor migas dan sektor lainnya yakni sektor pertanian, belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2016-2020 hanya mencapai 9,16 persen. Dibandingkan rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kutai Timur selama tahun 2016-2020 yang telah mencapai 77,74 persen.

“Padahal di dalam visi-misi kepala daerah terpilih mengedepankan sektor pertanian (agribisnis dan agroindustri). Hal ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar sektor pertanian yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB,” jelas Yusuf.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan prioritas pada sektor-sektor di luar nonmigas dan non-pertambangan melalui kebijakan maupun upaya strategis untuk mengembangkan kualitas pelaku atau sumber daya manusia, khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis.

Selain itu, secara absolut jumlah penduduk miskin selalu meningkat di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020. Jika dinyatakan dalam bentuk persentase penduduk miskin, angka kemiskinan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 9,22% , namun kembali meningkat pada tahun 2019, yaitu 9,48%. “Sehingga tentu ini menjadi PR bersama yang harus diperbaiki secara serius,” harapnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan