Kutai Timur
Pokir DPRD DPRD Kutim APBD Perubahan APBD Kutim
Pokir DPRD Tidak Dipangkas di APBD Perubahan
SELASAR.CO, Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, menyatakan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan tidak akan dipangkas di APBD Perubahan. Meskipun ada beberapa anggaran di setiap OPD yang dipangkas atau dialihkan untuk membayar utang.
“Memang ada program yang dipotong, tapi untuk pokok- pokok pikiran DPRD Kutim tidak akan dipangkas. Sebab, pokok pikiran ini rata-rata pembangunan infrastruktur, seperti jalan sehingga tidak ada yang dipotong, sebab itu semua untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Disebutkan, program yang dipangkas itu adalah seperti perjalanan dinas termasuk anggaran untuk bimbingan teknik (bimtek). Dua program itu dipangkas karena memang tidak mungkin dilaksanakan karena Corona.
“Perjalanan dinas tidak dilaksanakan karena tidak bisa keluar kota. Bimtek tidak bisa karena memang dilarang pula untuk ngumpul. Makanya perjalanan dinas baik DPRD maupun SKPD, itu dipotong semua,” ujarnya.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Tujuan pemangkasan anggaran itu untuk membayar utang program fisik serta insentif pegawai dan subsidi untuk pembayaran rekening pelanggan PDAM. “Program itu yang utama akan dilaksanakan akhir tahun ini,” kata Joni.
Dengan pembayaran utang sekitar Rp169 miliar tahun ini di APBD Perubahan maka dipastikan tidak akan ada lagi utang proyek fisik tahun depan. “Utang kita memang cukup banyak, karena ada utang dari tahun 2019 lalu, karena dicicil, sehingga belum lunas. Tahun ini akan dilunasi, sehingga tidak jadi beban tahun akan datang,” ungkapnya.
Dampak pelunasan utang tahun ini, diakui Joni, membuat APBD tahun 2022, akan lebih baik. Dalam arti, tidak ada beban utang, maka anggaran pembangunan akan menjadi lebih besar. “Apalagi, dengan program pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sebanyak 50 persen untuk infrastruktur, maka tentunya anggaran pembangunan infrastruktur dipastikan akan lebih besar lagi,” jelasnya.
“Tapi perlu diketahui, infrastruktur dimaksud adalah secara umum, seperti pendidikan, PDAM, terutama untuk jalan, karena pemerintah mengutamakan konektivitas antara kecamatan dan desa dalam pembangunan akan datang,” kata Joni.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
