Mahakam Ulu
Pemkab Mahulu Badan Siber dan Sandi Negara Pelayanan Publik
Pemkab Mahulu Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Keamanan Pelayanan Publik
SELASAR.CO, Ujoh Bilang - Digitalisasi pada pelayanan publik dianggap penting seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kini kebutuhan akan digitalisasi itu pun semakin mendesak di masa pandemi Covid-19, yang membatasi kontak fisik untuk meminimalisir potensi penularan virus. Oleh karena itu Pemkab Mahulu diketahui saat ini juga tengah mengupayakan peningkatan pelayanan publik berbasis digital baik dari segi kualitas pelayanan maupun keamanan.
Dalam sambupatnnya Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh yang diwakili Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Nasution Himbau Djaang mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen mendukung terciptanya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), seperti yang tertuang dalam visi-misi Kabupaten Mahulu, yakni membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini ia sampaikan saat mengikuti pemaparan hasil audit keamanan sistem Information Technology Security Assessment (ITSA) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ruang Rapat Bappelitbangda, Kamis (4/11/2021).
“Kami juga ingin menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Dukungan dalam upaya digitalisasi ini ditunjukan Pemkab Mahulu dengan menjalin kerjasama dengan BSSN dalam pelaksanaan ITSA untuk meningkatkan keamanan, kerahasiaan, autentikasi, integritas, dan anti penyangkalan sistem informasi daerah. “Hal itu dilakukan demi mempercepat respons, pelayanan, efisiensi, sumber daya fiskal dan human personality, serta kelancaran dan keamanan pengelolaan akses informasi penting dan rahasia milik instansi lembaga pemerintah dan masyarakat, serta aplikasi dan website yang dimiliki setiap OPD di lingkungan Pemkab Mahulu,” ujarnya.
Berita Terkait
Bupati berharap, melalui agenda tersebut seluruh OPD mampu mengetahui potensi jika terjadinya peretasan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mencari solusi dalam pengamanan data dan informasi penting aplikasi dan website milik pemkab.
“Saya berharap, Diskominfo Statistik dan Persandian Mahulu dapat menyusun kebijakan pengamanan informasi, yakni menyusun pedoman dan acuan tata kelola keamanan informasi, meliputi sumber daya teknologi informasi, akses kontrol, data dan informasi, jaringan, surat elektronik, pusat data, dan komunikasi yang diwujudkan dalam prosedur atau perda,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Mahulu Roosilawati Arham Jonathan menuturkan, pengelolaan sejumlah website, aplikasi, pengamanan, dan infrastruktur berada di masing-masing OPD. Dalam hal tersebut pengelolaan baru sebatas sebagai user atau pengguna.
Namun, ke depan pengelolaan dipindah sebagaimana tupoksi di bawah Diskominfo Statistik dan Persandian Mahulu. Perpindahan pengelolaan itu dilakukan bertahap dan terstruktur, mengingat bidang tersebut terbilang baru di Mahulu. Dan kebutuhan SDM seperti ahli IT juga sangat diperlukan, namun masih langka. “Sudah meminta kepada BKPP untuk pemenuhan itu, tapi belum ada formasinya tahun ini,” tuturnya.
Namun, perpindahan pengelolaan tetap berjalan, salah satunya dengan menggandeng BSSN dalam bimbingan perbaikan keamanan. “Sesuai rekomendasi, kami akan membuat tim untuk mengelola berbagai produk elektronik, tidak hanya di bidang persandian, bersama dengan bidang lain di Diskominfo, ada IKP terkait dengan aplikasi, intratip terkait server dan internetnya. Kami juga bersurat dengan BSSN untuk perbaikan selanjutnya,” tutup dia.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
