Realisasi APBD Kaltim 2021 Sebesar 87,4%, Anggaran Tak Terserap Capai Rp1,5 Triliun

Kamis, 12 Mei 2022

SELASAR.CO, Samarinda - DPRD Provinsi Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke-13 dengan dengan agenda, penyampaian rekomendasi pansus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun 2021. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dengan turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Marthinus dalam rapat paripurna juga sempat menyinggung realisasi program dari Pemprov Kaltim tahun anggaran 2021. Yakni realisasi APBD Kaltim 2021, yang hanya terserap 87,4 persen. Dia secara khusus meminta Gubernur Kaltim pada APBD 2022, bisa lebih meningkatkan realisasi serapan anggaran.

“Sudah kami laporkan dari anggaran Rp12 triliun yang terserap hanya sebanyak 87,4 persen. Jadi 12 sekian persen sekitar Rp 1,5 triliun itu masuk silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” katanya.

Dirinya secara khusus meminta Gubernur Kaltim pada APBD 2022, bisa lebih meningkatkan realisasi serapan anggaran serta turut mengingatkan pengelolaan aset agar maksimal.
“Merumuskan kebijakan pengelolaan aset daerah, diserahkan kepada BUMD untuk pengelolaan aset. Hal itu lantaran perawatan aset memerlukan anggaran yang besar,” kata Marthinus.

Berita Terkait

Diantaranya ada pengelolaan aset yang disinggung dewan, yakni Hotel Royal Suit, Convention Hall, Stadion Palaran, sampai Hotel Atlet.

Merespon hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut akan melakukan evaluasi terkhusus terkait pengelolaan aset. Dirinya mengaku bahwa lemahnya perencanaan pemanfaatan aset di awal pembangunan, menjadi sebab aset-aset pemprov yang terawat dengan baik.

“Semua kita akan evaluasi, yang jelas ini kan perencanaan dahulu yg tidak kontinuitas, stadion palaran dibangun tapi tidak pernah ada perencanaan setelah itu akan diapakan, selama periode yang lalu tidak ada biaya pemeliharaan. Makanya kita ini ketimpaan sisa rencana yang tidak tepat, tapi karena barang itu sudah ada ya tentu kita akan maksimal,” tegasnya.

Dirinya pun mengaku akan menjajaki kerjasama pengelolaan dengan pihak swasta, agar aset yang ada tetap dapat termanfaatkan.

“Nanti kita jajaki, ke swasta bisa, istilahnya agar tidak mubazir intinya, kita serahkan nanti siapa yg paling visible mengelola itu, BUMD maupun swasta termasuk yg di Jakarta juga,” pungkasnya.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan