Utama
Kepala BKN Tenaga Honorer  Hapus Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Negara Honorer pemprov kaltim 
Dihadapan Kepala BKN di Bandung, Isran: Kaltim Tidak akan Hapus Tenaga Honorer
SELASAR.CO, Bandung - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, kembali mengutarakan ketidaksetujuannya dengan rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer. Kali ini ketidaksetujuannya terhadap penghapusan honorer ia sampaikan dalam forum rapat koordinasi kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022. Komentar keras Gubernur Isran Noor ini juga disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang hadir menjadi keynote speaker dalam rapat koordinasi tersebut.
“Kalau pun pusat akan tetap menghapus tenaga honor, Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor. Bagaimana caranya, urusan saya," tegas Gubernur Isran Noor saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (19/10/2022).
Gubernur Isran pun meminta agar pemerintah segera merevisi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP itu juga menurut Gubernur Isran bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo khususnya dalam urusan peningkatan sumber daya manusia.
"Rekomendasi saya jangan dihapus tenaga honor. Kalau mau diangkat jadi PPPK, angkat semua," pintanya.
Berita Terkait
Sejak awal mendengar akan ada penghapusan tenaga honor, Gubernur Isran sudah menegaskan Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor. Begitu juga ketika ada kabar pengangkatan honor menjadi PPPK, tapi masih harus diseleksi, Gubernur Isran tetap menolak.
"Ada lagi PPPK. PPPK diseleksi lagi. Tidak bisa begitu. Kalau mau diangkat, ya angkat aja semua. Bagaimana honor yang tua-tua yang sudah puluhan tahun mengabdi," ucapnya.
Jika terealisasi, penghapusan tenaga honor pun disebut Isran akan berdampak tidak hanya tenaga kerja namun juga keluarga yang menggantung hidup dari pendapatan dari pekerjaan tersebut. Di Indonesia kata Gubernur, jumlah tenaga honor sekitar 4 juta. Dengan asumsi 1 tenaga honor menghidupi 1 istri dan 2 anak, maka setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor.
"Bangsa ini harus punya empati. Perlu dicatat, hingga saat ini negara belum bisa menyerap semua tenaga kerja. Bisa jadi ini salah satu solusi, selain tenaga honor memang memiliki keahlian masing-masing," sambungnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan