Kaltim Terima DBH Pusat Rp23,26 Triliun di 2023, Hadi Sebut Nilainya Kecil Jika Dibandingkan Pulau Jawa

Jumat, 23 Desember 2022

SELASAR.CO, Samarinda - Pada tahun 2023, 10 Daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) akan menerima total Rp23,26 Triliun Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Dikutip dari data yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, Kukar menjadi penerima DBH tertinggi di Kaltim dengan Rp4,73 Triliun.

Berikut rincian pembagian DBH Kaltim 2023:

Kalimantan Timur; Rp5,02 triliun
Kutai Kartanegara; Rp4,73 triliun
Kutai Timur; Rp3,68 triliun
Berau; Rp1,92 triliun
Kutai Barat; Rp1,87 triliun
Paser; Rp1,49 triliun
Mahakam Ulu; Rp909,02 miliar
Penajam Paser Utara; Rp892,89 miliar
Balikpapan; Rp864,38 miliar
Samarinda; Rp825,29 miliar
Total: Rp23,26 Triliun

Dimintai komentarnya terkait jumlah DBH yang diterima Kaltim ini, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menyebut nilainya masih kurang jika melihat jumlah penduduk dan luas wilayah Kaltim yang seluas pulau Jawa. Dengan estimasi jumlah penduduk Kaltim di 2019 sebanyak 3,7 juta jiwa, maka masing-masing orang hanya dialokasikan sebesar Rp6,2 juta saja.

“Lihat Jakarta berapa triliun, 6 provinsi di pulau Jawa saja totalnya lebih Rp 500 Triliun,” ujar Hadi pada Kamis, 23 Desember 2022.

Berita Terkait

Hadi menambahkan bahwa hingga saat ini APBN masih terpusat di pulau Jawa, hal ini terlihat dari 60 persen alokasinya masih berputar di pulau Jawa. Hadi menyebut bahwa selama ini sistem penganggaran pemerintah pusat masih berpatok pada jumlah penduduk suatu daerah.

“Tidak akan pernah cukup, tapi ini ada masalah dasar dalam penetapan APBN, DBH, DAU dan DAK. Dasarnya sebagian besar adalah jumlah penduduk. Oleh karena itu untuk merubah itu harus ada pemindahan ibu kota, pemindahan industri hulu dan hilir, perpindahan pusat-pusat ekonomi di luar jawa,” jelas Hadi.

“Tapi kita tidak perlu marah-marah, karena ini konsekuensi dalam kehidupan bernegara,” tambahnya.

Meski begitu ia mengapresiasi kinerja Kaltim dalam terus mengenjot peningkatan APBD Kaltim dari potensi yang ada di daerah. Karena di tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim hampir mendekati 60 persen dari total APBD yang disahkan.

“Yang jelaskan dari APBD Rp17 Triliun itu Rp9 Triliun dari PAD, itu hebat karena PAD mendekati 60 persen (dari total APBD). Di Daerah lain masih dibawah 20 persen, artinya benar-benar dibantu oleh pusat. Yang batu itu kita, itu yang harus dipahami,” pungkasnya.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan