Kutai Timur

LKPJ Pemkab Kutim Focus Group Discussion  Pemkab Kutim 

Percepat Penyusunan LKPJ Pemkab Kutim Gelar FKPD



Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022.
Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022.

SELASAR.CO, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Kutai Timur (Kutim) pada Rabu (4/1/2023) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memperingatkan seluruh perangkat daerah (PD) terutama PD yang belum tuntas programnya, agar segera dituntaskan.

Pasalnya beberapa waktu yang lalu dirinya sudah mewanti-wanti, agar semua pekerjaan fisik diselesaikan paling lambat 25 Desember, namun ternyata, hingga kini, memasuki Januari, ternyata masih ada pekerjaan yang belum tuntas.

“Saya sudah peringatkan waktu FGD, agar paling lambat pekerjaan itu selesai, dan dilaporkan 25 Desember. Ternyata, pekerjaan fisik, masih ada belum selesai hingga saat ini. Untuk itu saya minta ini diselesaikan cepat, meskipun ada mekanisme tersendiri, seperti bank garansi,”Jelasnya Bupati saat memberikan pengarahan kepada sejumlah perangkat

Disebutkan, beberapa OPD yang masih banyak pekerjaan fisiknya belum tuntas dilapangan antara lain Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Perkim, Dinas Pendidikan , Dinas Kesehatan. Semua haru diselesaikan secepatnya. Ini mengerihkan.

Demikian juga dengan laporan Keterangan Pertanggujawaban ( LKPJ), kini Bupati kembali mengingatkan agar semua OPD, tidak ada keterlambatan lagi. LKPJ ini harus selesai Februari.

“LKPJ, harus selesai Februari, itu rananya Bappeda, terkait dengan kinerja. LKPD di BPKAD terkait dengan Keuangan, LPP di Bagian Ortal. Mohon semua dikerjakan secara simultan dengan baik. Harapannya, hasilnya juga akan bangus tahun ini,”Terangnya

Meskipun LKPJ dan LKPD dikerjakan di dua OPD yang berbeda, namun ini harus sinkron. Karena itu, kedua OPD harus sinergi, karena keduanya terkait. Sehingga, dengan laporan yang baik, diharapkan opini terkait dengan laporan keuangan pemerintah dari BPK nantinya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Dari laporan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK, kinerja kita baik, dengan nilai sekitar 95. Kita berharap, dengan modal ini, kalau laporan akhirnya baik, kita kembali ke WTP. Karena dua tahun ini kita hanya WDP." Tuturnya

Penulis: Bonar
Editor: Awan

Berita Lainnya