Ssttt…Boleh Korupsi, Asal Jangan Hedon

Senin, 27 Maret 2023

Jika dalam kasus PNS hedon, justru hedonnya yang dipermasalahkan, bagaimana bila nanti Rafathar memilih jalan hidup sebagai guru di SD Inpres? Masa doi nggak boleh pamer harta? Atau bagaimana jika kelak Jan Ethes terpanggil untuk mengabdi sebagai pegawai di Kelurahan Loa Bakung? Ente mau larang beliau hedon?

Oleh: Achmad Ridwan, warga Sungai Kunjang

Ada yang meleset dari cara pemerintah merespons kasus kang pajak yang anaknya hedon dan menganiaya anak orang lain hingga koma. Hedonisme anaknya itu membuat harta kang pajak dikorek-korek KPK hingga warganet. Lalu, seolah dengan kebijaksanaan yang tinggi, pemerintah mengeluarkan edaran yang melarang para PNS berperilaku hedon serta memamerkannya di ruang publik.

Ini menurut saya edaran kon*ol. Lho kok disensor? Konyol.

Berita Terkait

Kan tidak.

Sesungguhnya berperilaku hedon adalah hak bagi mereka yang kaya raya. Mau PNS, influencer, maupun atlet karambol. Syarat hedon cuma satu: banyak duit. Sama halnya mereka yang kismin, berhak memamerkan kemiskinannya. Dua-duanya tidak melanggar hukum sama sekali. Hanya persoalan norma sosial. Sehingga, negara tidak perlu ikut campur.

T-Tapi kan, bisa jadi PNS yang hedon itu, duitnya berasal dari korupsi?

Lha ya itu substansinya. Korupsi.

Harusnya pemerentah itu pinteran dikit. Sudah tau ada yang terjerat sangkaan korupsi akibat pamer harta, ya jangan dilarang-larang mereka yang mau hedon. Biarkan saja PNS-PNS lain yang masih suka pamer harta. Kalau perlu dianjurkan dan disosialisasikan anjuran hedon itu. Diiklankan di tivi. STV siap menampung iklan itu, asal harga cocok, wkwkk.

Kan enak, nanti para PNS atau keluarga mereka yang masih hedon tinggal diciduk, lalu disisir dengan teliti darimana asal harta mereka. Kalau dari korupsi, langsung dipenjara. Tidak usah dikasih makan minum sejak subuh hingga matahari tergelincir, setiap hari, setahun penuh. Hal itu perlu untuk menumbuhkan rasa syukur di dada mereka.

Jadi, PNS tidak perlu dilarang-larang untuk hedon.

Justru akibat larangan hedon, akhirnya pejabat-pejabat yang keluarganya suka pamer, terpaksa menyangkal mati-matian. Ada pejabat di Badan Per*anahan Nasional. Ada juga pejabat Bea Cuk**. Yang terbaru dan terlucu, pejabat teras di provinsi kaya raya yang istri dan anaknya hedon.

Kasihan si bapak, harus membuat skenario agar seolah-olah yang dilakukan anak istrinya itu bukan dalam rangka pamer harta. Si bapak menyebut tas milik istrinya yang menurut netizen berharga ratusan juta, sebenarnya adalah tas KW yang dibeli di Mangga Dua. Lalu, pesta ulang tahun ke-17 putrinya, yang menurut netizen digelar di hotel Ritz Carlton, sebetulnya digelar di sebuah toko bernama Ritz Carlton.

Kan kasihan. Gara-gara anak-istri tertangkap hedon, si bapak jadi terbongkar kegobl*kannya. Untung si bapak tidak bilang bahwa untuk konsumsi, tamu-tamu undangan anaknya di “toko” Ritz Carlton tadi bawa rantangan sendiri-sendiri dari rumah.

Intinya saya ingin mengatakan, anjuran pemerentah agar para PNS tidak hedon itu sangat tidak tepat. Ibarat kata kita semua sedang gembira karena berhasil menjaring para (tersangka) koruptor dengan mudah, eh lahdalah pemerentah malah merobek jaring itu. Lewat anjurannya, pemerentah seolah-olah mengatakan kepada oknum-oknum PNS koruptor: Ssttt..kalian boleh korupsi, asal jangan hedon. Nanti ketauan!

Penulis adalah direktur Samarinda Televisi (STV) dan founder selasar.co