Dapat Masukan Dari DPRD, Wabub: Pemerintah Harus Siap Terima Kritikan

Senin, 17 Juli 2023

SELASAR.CO, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Paripurna. Kali ini rapat Paripurna ke 18, agenda penyampaian Pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat paripurna yang berlangsung di ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kutim, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang.

Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya, seperti Fraksi Partai, Golkar yang dibacakan langsung oleh Hj Hasna yang menyatakan bahwa Fraksi Golkar meminta Bupati untuk menginstruksi kepada OPD -OPD yang belum melakukan realisasi anggaran 2023 agar segera melaksanakan program kegiatan .

“Khususnya pada OPD-OPD yang memegang program kegiatan strategis seperti Dinas PU,Dinas Perkim,Dinas Pertanian yang memegang program kegiatan strategis bagi kepentingan masyarakat .Realiasi Belanja Pemerintah Daerah melalui APBD dapat menggerakan ekonomi masyarakat ,meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” Kata Hasna saat membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar.

Berita Terkait

Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah pada APBD 2022 terdapat silpa. Sesuai ketentuan perundang-undangan maka SILPA 2022 dapat dimasukan dalam Struktur APBD-P TA 2023.

“Kami mendorong agar Proses pembahasan Anggaran Belanja tambah (ABT) harus segera mungkin sehingga realisasi / serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal, unutk membiayai pembangunan infrastuktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” terangnya

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Abdi Firdaus menuturkan melihat sumber pendapatan asli daerah yang belum maksimal, fraksi partai demokrat mendorong kepada pemerintah untuk bisa lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan pendapatan asli daerah.

“seperti, pariwisata, pajak hotel dan sektor lainnya berdasarkan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuhnya

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Faizal Rachman menuturkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau adalah hak dasar setiap individu. Masyarakat Kabupaten Kutai Timur membutuhkan akses mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan hal ini, penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan menjadi penting.

“Selanjutnya penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan akan membantu mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini sangat penting mengingat biaya pelayanan Kesehatan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya subsidi BPJS yang memadai, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya yang harus ditanggung,” Tuturnya

Sementara itu, terkait pekerjaan proyek multi years belum berjalan menurut Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang jika hal itu saat ini masih terus berproses. Namun meski begitu dirinya juga menyangkan beberapa SKPD terkait yang tidak menjadikan progress pekerjaan tersebut sebagai tolak ukur setiap tahunnya.

“jangan starnya kita agak lambat. Harapan saya sih selaku Wakil Bupati yang sudah berproses dan sudah dan ada pemenang langsung eksen dilapangan. Apa yang disampaikan anggota DPRD tadi itu, itu adalah bagian dari suatu persoalan yang diperoleh dari masyarakat dan hal yang wajar jika seorang anggota DPRD kutim menyampaikan kritikan kepada kami dan kami harus siap terima kritikan,” Imbuhnya

Penulis: Bonar
Editor: Awan