Ikuti MCP KPK, Pemkab Kutim Komitmen Cegah Korupsi

Jumat, 28 Juli 2023

SELASAR.CO, Samarinda - Momentum Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Semester I Tahun 2023 dan Pengukuhan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Kaltim periode 2023-2025 diharapkan dapat memotivasi seluruh pihak untuk semangat bekerja keras melakukan pencegahan tindakan korupsi di Benua Etam.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan selanjutnya dirangkai dengan penandatanganan dukungan komitmen di masing-masing daerah dalam pencegahan anti korupsi.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Rizali Hadi mengatakan sesuai arahan dari Wagub Kaltim bahwa momen ini diharapkan dapat memotivasi seluruh pihak untuk semangat bekerja keras melakukan pencegahan tindakan korupsi di Benua Etam dan khususnya Kutim.

“Jadi upaya ini sangat penting dilakukan, agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD, sehingga pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan. Dan, pegawai di lingkungan pemerintahan di tingkat kabupaten jauh dari kasus korupsi,” ungkap Rizali yang dalam kegiatan ini turut didampingi Inspektur Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim Muhammad Hamdan dan Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian.

Berita Terkait

Ditambahkan Rizali, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 64, Nomor 700.1.2.4/562/IJ dan Nomor HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Karena itu, Pemkab Kutim bersyukur Tim KPK selalu datang melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kaltim. Sehingga, aparatur pemerintah daerah bisa berintegritas dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Intinya, Kutim siap menjalankan arahan ini. Semoga kerja sama ini terus dibangun, sehingga Pemerintah Daerah di seluruh Kaltim semangat bekerja dan berkolaborasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengajak masyarakat agar turut serta bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan tindakan korupsi. “Upaya ini penting dilakukan, agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD, sehingga pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan. Dan, pegawai di lingkungan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupate dan kota jauh dari kasus korupsi,” ungkap

Selain itu, ketika membuka pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pengukuhan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, kata Hadi Mulyadi pemantauan, evaluasi, verifikasi MCP pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP

Pemprov Kaltim bersyukur Tim KPK selalu datang melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se Kaltim. Sehingga, aparatur pemerintah daerah jauh dari tindak korupsi. “Semoga kerja sama ini terus dibangun, sehingga Pemerintah di Kaltim jauh dari tindak korupsi. Tapi, yang harus ditingkatkan adalah bagaimana semangat bekerja dan berkolaborasi menuju Kaltim Berdaulat,” harapnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan