Kantor Gubernur Dapat 50 Karangan Bunga Berisi Sindiran

Rabu, 09 Agustus 2023

SELASAR.CO, Samarinda - Komunitas Peduli Masyarakat Kalimantan dan Berau (KPMKB) Samarinda kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada hari ini Rabu, (9/8/2023). Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 27 Juli bulan lalu, yang menyoroti masalah tingginya harga tiket pesawat dari dan menuju Berau.

Ketua KPMKB Samarinda, Rijal, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Berau, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Rijal, hingga saat ini, Bupati Berau belum menyatakan sikap secara serius dan tegas dalam menekan harga tiket pesawat yang sangat memberatkan masyarakat.

"Kami juga memantau perkembangan harga tiket pesawat melalui traveloka.com dan ternyata masih tergolong mahal. Kami menduga ada praktik monopoli harga oleh dua maskapai yang ada di bandara Kalimarau," ujar Rijal.

Rijal menambahkan bahwa harga tiket pesawat dari dan menuju Berau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Ia mengutip Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri jenis pesawat Propeller > 30 Seat, yang menyebutkan bahwa batas atas tarif penumpang untuk rute Balikpapan - Berau adalah Rp 1.270.000 dan batas bawahnya adalah Rp 445.000. Sedangkan untuk rute Berau - Samarinda, batas atasnya adalah Rp 978.000 dan batas bawahnya adalah Rp 342.000.

Berita Terkait

"Namun, jika kita lihat di traveloka.com, harga tiket pesawat untuk rute Balikpapan - Berau terendah adalah Rp 1.617.000 dan untuk rute Berau - Samarinda terendah adalah Rp 1.445.700. Ini jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apalagi jika kita bandingkan dengan rute lain yang memiliki durasi perjalanan yang relatif sama, seperti Balikpapan - Makassar, yang harganya hanya Rp 781.000," papar Rijal.

Rijal juga mengkritik Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 7 tahun 2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (SURCHARGE) yang disebabkan adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang menyebutkan bahwa biaya tambahan untuk jenis pesawat propeller paling tinggi hanya 25% dari tarif Batas Atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing badan usaha angkutan udara.

Dalam aksinya, KPMKB melakukan penyematan 50 ucapan karangan bunga yang berisi sindiran dan kritikan terhadap pemerintah daerah di depan Kantor Gubernur Kaltim. Rijal mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk protes dan ironi atas ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap masalah ini.

Rijal dan komunitas KPMKB Samarinda menuntut agar pemerintah daerah segera melakukan hal-hal berikut:

Mendesak Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Berau untuk segera menekan harga tiket pesawat dari dan menuju Berau.
Mendesak Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Berau untuk meminta maskapai Wings Air dan Citilink menyampaikan transparansi dalam menentukan harga tiket secara publik dan tertulis.
Mendesak Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Berau untuk melakukan upaya konkret dan serius menyelesaikan permasalahan tingginya harga pesawat atas dugaan adanya mafia tiket.
Mendesak Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Berau untuk komitmen menindak tegas dan melaporkan ke Kementerian Perhubungan atas dugaan dua maskapai yang melakukan monopoli harga.

Hingga ini berita dibuat, belum ada statement resmi dari Pemprov Kaltim terkait tuntutan ini. Media ini telah mencoba menghubungi via telpon baik Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Yudha Pranoto dan Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni, namun keduanya belum bisa dihubungi.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan