Utama
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik FSTMK Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur Badan Otorita IKN
Masyarakat Minta Jokowi Tarik Pj Gubernur Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda - Proses transisi pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, telah menimbulkan pro dan kontra dari warga setempat. Sejak menjabat pada Oktober 2023 hingga Maret 2024, berbagai langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Akmal Malik mendapat perhatian dari tokoh-tokoh masyarakat Kaltim.
Salah satunya datang dari Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FSTMK), yang belakangan memberikan respons terhadap kebijakan yang diambil oleh Akmal Malik. FSTMK bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, meminta penarikan Akmal Malik dari posisinya sebagai Penjabat Gubernur Kaltim.
Dari surat yang diterima media ini, terdapat enam poin kritik dari FSTMK, yang menjadi dasar permintaan mereka kepada Presiden. “Secara tegas kita meminta Presiden mengganti, karena ini waktunya evaluasi untuk mengganti Pj Gubernur. Tidak menghargai kebijakan terdahulu, kemudian melukai masyarakat Kalimantan Timur, hari ini kita tahu betul bahwa bicara Sumber Daya Manusia (SDM), bantuan (beasiswa) menjadi solusi,” ujar Selamat Said Sanib, salah satu pendiri FSTMK, pada hari Jumat (22/3/2024).
Selamat Said juga menjelaskan bahwa para tokoh masyarakat Kalimantan Timur memiliki pandangan objektif terhadap situasi, terutama dengan adanya event nasional MTQ dan harapan agar persiapan Ibu Kota Negara (IKN) di Bumi Etam dapat berlanjut secara berkesinambungan. Namun, kebijakan yang dijalankan oleh Akmal Malik saat ini dianggap tidak mendukung kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi dari tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari mantan birokrat, pengusaha, akademisi, dan individu yang kompeten dalam memahami birokrasi.
Berita Terkait
Dalam surat yang mereka sampaikan, FSTMK menyatakan sikap sebagai berikut: Lampiran: Surat No. 01/SPFSTMKT/IIIW2024 Pernyataan Sikap Forum Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FTMKT) Tentang Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.
1. Pertama: Hentikan rencana mutasi pegawai karena sudah menyebabkan keresahan, ketidakharmonisan, ketidak-loyalan, karena diduga atas dasar like and dislike dan mencederai kepastian karier Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Kedua: Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov. Kaltim) dalam pemberian beasiswa dan menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan di Kaltim untuk mempercepat ketertinggalan sumber daya manusia Kaltim, dianggap oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si. hanya bagi-bagi uang. Anggapan hanya bagi-bagi uang sungguh melukai bagi penerima beasiswa dan masyarakat Kaltim.
3. Ketiga: Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Gubernur Kalimantan Timur membangun persepsi dan memprovokasi pada masyarakat dengan "Meng-Gradasi" program ketahanan pangan pejabat sebelumnya.
4. Keempat: Semua pengajuan usulan proyek termasuk Bantuan Sosial/Hibah yang telah di tanda tangani persetujuan oleh Gubernur Kalimantan Timur sebelumnya, diduga dianulir oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur dengan meminta ulang tanda tangan persetujuannya. Hal ini menunjukkan birokrasi yang berbelit dan menjadikan preseden buruk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gagal memberikan kenyamanan dan harapan bagi masyarakat.
5. Kelima: Semua usulan proyek, sebelum masuk SPID (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) harus melalui disposisi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur sehingga memperpanjang birokrasi dan diduga berpotensi komersialisasi jabatan.
6. Keenam: Munculnya surat edaran dari Badan Otorita IKN, terkait penggusuran lahan/tanah rumah milik "Warga Adat Pemaluan Penajam Paser Utara IKN", yang sempat menimbulkan keresahan dan menjadi berita lokal dan nasional, semestinya tidak terjadi, jika diawali dengan proses komunikasi sosialisasi antara Penjabat Gubernur Kalimantan Timur dan Badan Otorita IKN dengan warga adat setempat. Belakangan terbukti, surat edaran yang diduga bernada "ancaman" dari Badan Otorita IKN ditarik kembali, guna meredam keresahan sekaligus tidak menimbulkan konflik sosial yang luas.
Terkait poin-poin tersebut, Selamat Sait menekankan bahwa tidak ada hal yang krusial dan urgent terkait mutasi ASN yang dilakukan belum lama ini. “Ini menurut persepsi kami para tokoh. Dan kami sepakat program unggulan Pemprov Kaltim termasuk beasiswa, ini juga bagian hajat orang banyak. Kita sadari Kaltim dalam ekonomi terbesar tetapi masih terus membangun SDM," tegas Selamat Said.
Menurut Selamat Said, pernyataan-pernyataan Pj Gubernur menurutnya memprovokasi apalagi terkait kedaulatan pangan. Bupati/Wali Kota tentu memiliki kewenangan lebih untuk ikut andil membersamai Pemprov Kaltim dalam pembangunan. Tak hanya Gubernur saja yang harus turun ke lapangan.
"Dari point-point yang telah kami nyatakan tersebut, kami juga ingin sampaikan agar Pj Gubernur juga tidak cawe-cawe proyek. Termasuk persoalan di Desa Pemaluan, kita melihat jika ada pendekatan yang bagus dari Pemprov tentu tidak terjadi. Beliau dikirim dari pusat tidak ada andil untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di Sepaku," tegasnya.
FSTMKT secara tegas, kata Selamat Said meminta evaluasi dari Pj Gubernur, dan bila perlu mengganti Akmal Malik. Salah satu Tokoh Masyarakat Kaltim Iswan Priady turut menambahkan, bahwa Pj Gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat, membuatnya kurang peka dengan isu-isu atau persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
Contoh di Desa Pemaluan saja, ia tak melihat sikap kepedulian yang ditunjukkan baik di media maupun menyatakan statement resminya ke publik.
"Masyarakat yang sedang butuh perlindungan, tetapi malah tidak ada sama sekali bersuara, ketika membutuhkan dia tidak ada. Bahkan memberikan statemen saja tidak ada. Ini memang konsekuensi jika pemimpin tidak dipilih langsung oleh rakyat," ujar Iswan.
Terkait statemennya soal pertanian dan beasiswa, Iswan melihat Pj Gubernur hanya ingin menaikkan pamor dengan mendiskreditkan kepala daerah sebelumnya.
"Itu pandangan saya. Kalau soal pangan, skala ekonomi penting untuk dilihat. Nah, beasiswa dari data ada 200 ribu penerima, saya berharap tahun berikutnya lebih setengah juta akan diterima masyarakat. Pj Gubernur hanya ingin mendiskreditkan Gubernur sebelumnya," pungkas Iswan.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
