Kutai Timur
Novel Tyty Paembonan Soroti Angka Kemiskinan di Kutim, Desak Validasi Data dan Transparansi Program
SELASAR.CO, Sangatta - Anggota Komisi A DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan keprihatinannya terkait angka kemiskinan di Kutim yang masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari BAPPEDA, sekitar 37 ribu KK masuk kategori miskin dan 22 ribu lainnya miskin ekstrem. Meskipun program penuntasan kemiskinan telah dialokasikan anggaran sebesar 1,9 triliun rupiah pada tahun 2023 untuk 13 OPD, tampaknya belum menunjukkan perubahan signifikan.
Novel menekankan pentingnya validasi data untuk memastikan keakuratan angka kemiskinan. "Pertama, kita harus pastikan angka riil dari BPS. Kemudian, pemerintah wajib memberikan solusi bagi masyarakat miskin sesuai amanat undang-undang," ungkapnya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. "Ketika ada masyarakat Kutim yang masuk kategori miskin, pemerintah harus mengambil langkah konkret. Jika sudah ada program dengan anggaran besar, OPD terkait harus memberikan informasi terbuka tentang kegiatan, nilai anggaran, dan progresnya," jelas Novel.
Novel juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas terkait anggaran dan program penanggulangan kemiskinan di setiap OPD, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. "Semua harus punya indikator yang jelas. Misalnya, dalam 5 tahun, berapa banyak masyarakat miskin yang telah dijangkau oleh Dinas Kesehatan untuk mendapatkan BPJS kesehatan gratis, atau kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Sosial untuk membantu masyarakat miskin," terangnya.
Berita Terkait
Novel berharap program penanggulangan kemiskinan yang telah disiapkan pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan data yang ditargetkan. "Saya sepakat pemerintah memberikan anggaran yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah program tersebut harus terarah pada orang-orang yang berhak. Jangan sampai bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang layak dibantu," pungkasnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
