Kutai Timur
Potensi PAD Kutim Masih Bisa Ditingkatkan dengan Optimalisasi Pajak dan Retribusi
SELASAR.CO, Sangatta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Pemerintah daerah didorong untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain yang sah, seperti optimalisasi pajak dan retribusi.
Pernyataan ini disampaikan Fraksi PKS dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kutim, Jumat (22/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST, didampingi Wakil Ketua DPRD Kutim, Prayunita Utami, Amd, dan dihadiri Asisten Pemkesra, Poniso Suryo Renggona.
Dalam pandangan umum yang dibacakan Syaiful Bakri, PKS menyoroti nota penjelasan pemerintah Kutim terkait pendapatan daerah sebesar Rp11,1 triliun. Pendapatan ini terdiri dari PAD Rp358 miliar, pendapatan transfer Rp10,2 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp547 miliar.
"Jumlah PAD masih dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan dengan optimal. Salah satunya dengan memperluas basis pajak daerah, misalnya dari izin usaha, dan memaksimalkan retribusi yang selama ini belum dipungut," tegas Syaiful Bakri.
Berita Terkait
Fraksi PKS juga menyoroti belanja daerah Kutim yang mencapai Rp11,1 triliun lebih. porsi terbesar adalah belanja operasi senilai Rp5,6 triliun. PKS berharap belanja operasi dapat digunakan seefisien mungkin dan ke depannya dapat diimbangi dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Terkait pembiayaan daerah senilai Rp15 miliar yang digunakan untuk modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PKS meminta agar investasi bagi BUMD diperhatikan dengan seksama. "Laba atau keuntungan yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Syaiful.
Fraksi PKS menekankan pentingnya peran APBD dalam perekonomian daerah, termasuk dalam menjaga stabilitas ekonomi. "Pemerintah dapat melakukan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi perlambatan ekonomi," jelasnya.
Oleh karena itu, PKS berharap pemerintah memanfaatkan APBD untuk pelayanan dasar dan kebutuhan utama masyarakat, serta memberikan perhatian pada infrastruktur penunjang perkembangan ekonomi kerakyatan.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
