Ragam
Dorong Peran BUMD, DPRD Kaltim Desak Kemitraan Strategis dan Reformasi Tata Kelola
SELASAR.CO, Samarinda - Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi Kalimantan Timur. Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menekankan pentingnya pelibatan aktif BUMD di sektor energi, khususnya minyak, gas, dan batubara. Menurutnya, kemitraan dengan perusahaan nasional harus diprioritaskan agar BUMD tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan strategis.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas imbauan Gubernur Kaltim kepada para pelaku industri energi, terutama yang berbasis di Jakarta, untuk turut membangun daerah melalui kolaborasi konkret dengan BUMD.
“Kami mendukung sepenuhnya sikap Gubernur. Melibatkan BUMD dalam proyek strategis berarti memberi ruang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri,” kata Firnadi.
Ia melihat dominasi sektor migas dan tambang dalam struktur ekonomi Kaltim sebagai alasan kuat memperkuat kapasitas BUMD. Tidak hanya di sektor hulu, tetapi juga pekerjaan penunjang seperti logistik dan bongkar muat, seharusnya bisa diberikan kepada BUMD yang siap secara teknis.
Berita Terkait
“Peluang ini harus diarahkan ke BUMD yang memang mampu. Namun tentu harus melalui mekanisme yang adil dan terukur,” jelasnya.
Namun demikian, Firnadi tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan internal yang masih membelit sejumlah BUMD. Ia merespons hasil audit BPK yang mengungkap berbagai temuan, seperti piutang belum tersetor dan persoalan pengelolaan pelabuhan di PT MBS dan PT KKT.
“Kami telah meminta penjelasan dari manajemen. Masalah ini harus diselesaikan secara terbuka dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.
Firnadi menambahkan, persoalan seperti pencatatan aset hingga penyertaan modal kerap menjadi batu sandungan bagi kinerja BUMD. Menurutnya, masalah struktural ini harus segera dibenahi agar tidak menghambat kinerja usaha.
“BUMD tidak bisa terus-menerus dibebani persoalan lama. Harus ada perbaikan simultan antara penyelesaian hasil audit dan peningkatan kinerja bisnis,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola BUMD. Tujuannya jelas: menjadikan BUMD sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.(ADV/DPRDKALTIM)
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
